BERITAOPINI.ID.PALEMBANG SUMSEL | Sidang paripurna istimewa dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Provinsi Sumatera Selatan diwarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Selatan. Aksi yang awalnya digelar di depan gedung DPRD Sumsel ini sempat berlangsung tegang sebelum akhirnya massa bergeser ke Kantor Gubernur Sumsel. Senin, 18 Mei 2026
Puluhan massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan krusial kepada Gubernur Sumatera Selatan terkait persoalan transparansi anggaran, pungutan liar di dunia pendidikan, kerusakan infrastruktur jalan, hingga mangkraknya proyek strategis daerah.
Pergulatan Panjang dari Gedung DPRD hingga Kantor Gubernur Aksi sempat memanas ketika massa mencoba memasuki gedung DPRD untuk menemui Gubernur Sumsel, Herman Deru, yang sedang menghadiri rapat paripurna. Namun, upaya tersebut dihalau ketat oleh aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Sebagai simbol keprihatinan terhadap berbagai persoalan daerah yang dinilai mati suri, massa aksi sempat membakar ban bekas dan membawa keranda mayat ke depan gerbang.
Setelah melalui pergulatan panjang dan saling dorong dengan aparat di gedung legislatif, massa aksi akhirnya memutuskan beranjak dan melakukan long march menuju Kantor Gubernur Sumsel untuk mencegat orang nomor satu di Bumi Sriwijaya tersebut.
Setelah menunggu lama, massa aksi akhirnya diterima langsung oleh Gubernur Sumsel di depan Kantor Gubernur. Kendati demikian, massa menyatakan kekecewaannya karena pertemuan ini harus melalui drama pengadangan yang panjang.
“Kami sangat kecewa dengan sikap pemerintah. Kenapa kami tidak diterima selepas sidang paripurna saja di gedung DPRD tadi? Kenapa harus ada saling dorong dan kami dipaksa berjalan ke sini dulu baru ditemui?” cetus salah seorang orator di lapangan.
Pernyataan Koordinator Lapangan dan Ketua PMII
Ketua PMII Sumsel, Syaidina Ali, menyebut aksi ini sebagai potret keprihatinan atas kondisi Sumatera Selatan yang masih didera banyak persoalan mendasar di usianya yang sudah matang.
“Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap Sumatera Selatan yang masih memiliki banyak permasalahan yang belum terselesaikan. Pada peringatan hari jadi Sumsel ini harus diiringi dengan langkah konkret dari pemerintah, jangan hanya bersifat seremonial,” tegas Syaidina Ali.
Senada dengan hal tersebut, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Andika, menegaskan bahwa aksi mereka murni membawa jeritan masyarakat bawah yang selama ini luput dari laporan kosmetik pemerintah.
“Kami datang ke sini bukan untuk merusak hari jadi Sumsel, melainkan membawa rapor merah yang harus segera dievaluasi. Kami menuntut transparansi total! Masalah pendidikan, jalan rusak, dan anggaran yang bocor bukan hal sepele. Jika hari ini tidak ada komitmen jelas dari Gubernur, kami pastikan akan ada gelombang massa yang lebih besar lagi,” ujar Andika di sela-sela aksi.
Tanggapan dan Klarifikasi Gubernur Herman Deru
Merespons kedatangan mahasiswa, Gubernur Sumsel H. Herman Deru langsung turun menemui massa di depan halaman Kantor Gubernur untuk memberikan klarifikasi serta menjawab satu per satu tuntutan yang dibawa oleh PMII.
1. Klarifikasi Mengapa Tidak Menemui Massa di DPRD.
Herman Deru mengklarifikasi bahwa tidak turunnya beliau saat massa berdemonstrasi di gedung DPRD adalah karena kesalahpahaman rute dan lokasi, bukan karena enggan menemui mahasiswa.
“Saya bukannya tidak mau menemui kalian di DPRD tadi. Informasi yang masuk ke kami, massa aksi menujunya ke DPR (DPRD), sedangkan alur kepulangan dan agenda kami bergeser ke Kantor Gubernur. Jadi, bukan saya menghindari kalian,” jelas Herman Deru di hadapan massa.
2. Pungli Pendidikan dan Transparansi APBD.
Terkait tudingan penganggaran APBD yang tidak transparan serta maraknya pungutan liar (pungli) di institusi pendidikan, Gubernur berjanji akan mengambil tindakan tegas dan mengevaluasi jajarannya.
“Perihal pungli di dunia pendidikan dan masalah anggaran, saya berkomitmen penuh. Saya akan segera memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan badan keuangan, untuk mengusut laporan ini. Jika terbukti ada pungli, akan kita sanksi tegas,” cetusnya.
3. Infrastruktur Jalintim yang Menelan Korban.
Mengenai desakan percepatan perbaikan infrastruktur jalan—khususnya Jalan Lintas Timur (Jalintim) yang dinilai kerap memakan korban jiwa—Herman Deru menjelaskan batasan wewenang namun berjanji akan mengawal target penyelesaiannya tahun ini.
“Untuk infrastruktur jalan, kita bagi kewenangannya. Khusus untuk jalur nasional seperti Jalintim, saya menargetkan tahun ini harus ada progres signifikan. Kami segera berkoordinasi dan mendesak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) serta pihak berwenang lainnya agar perbaikan dipercepat,” tambahnya.
4. Mangkraknya Kantor Gubernur di Keramasan.
Menjawab tuntutan terkait nasib megaproyek pembangunan Kantor Gubernur Sumsel yang baru di kawasan Keramasan yang dinilai mangkrak, Herman Deru menegaskan bahwa proyek tersebut tidak dihentikan, melainkan disesuaikan dengan skala prioritas anggaran daerah agar tidak mengganggu pelayanan publik lainnya.
Setelah mendengar langsung klarifikasi dan komitmen dari Gubernur, ketegangan massa perlahan menyurut. Massa aksi akhirnya membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan dari pihak kepolisian, namun berjanji akan terus mengawal janji-janji yang telah diucapkan Gubernur Sumsel tersebut.
