BERITAOPINI.ID KABUPATEN KENDAL, JAWA TENGAH | Gelombang kritik terhadap berbagai persoalan daerah dan nasional kembali bergema di Kabupaten Kendal. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kendal bersama warga Desa Tunggulsari turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD hingga Kantor Pemerintah Kabupaten Kendal, Senin (22/6/2026).
Aksi yang melibatkan unsur BEM Kendal, organisasi Cipayung, dan masyarakat Tunggulsari itu diawali dengan long march dari kawasan Stadion Utama Kendal. Massa kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Kendal sekitar pukul 11.30 WIB untuk menyampaikan aspirasi sebelum melanjutkan aksi ke kompleks Pemkab Kendal.
Dalam orasinya, para peserta aksi menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, mulai dari kondisi ekonomi nasional hingga persoalan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal. Spanduk, poster tuntutan, serta seruan melalui pengeras suara mewarnai jalannya aksi.
Perwakilan BEM Kendal, Chanif Eka, mengatakan gerakan tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kami membawa sejumlah tuntutan baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk isu nasional kami meminta evaluasi program MBG, pemerintah harus mampu mengatasi pelemahan nilai rupiah, serta menurunkan harga BBM yang semakin membebani masyarakat,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Selain isu nasional, mahasiswa juga menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi di Kabupaten Kendal. Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih serius dalam menangani kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga memastikan pembangunan berjalan merata.
“Kami menuntut pemerintah mempublikasikan peta kemiskinan per desa dan melakukan evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan. Selain itu, daya beli masyarakat harus ditingkatkan, biaya hidup dikendalikan, tenaga kerja lokal diprioritaskan di kawasan industri, serta persoalan sampah di Kendal harus segera dituntaskan,” tegasnya.
Mahasiswa juga meminta adanya perlindungan terhadap sumber daya air dan evaluasi terhadap berbagai izin usaha yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Mereka menilai pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, warga Tunggulsari yang turut bergabung dalam aksi membawa tuntutan khusus terkait aktivitas pertambangan di wilayah mereka. Koordinator aksi warga Tunggulsari, Ahmad Faris Ahkam, meminta DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kendal menunjukkan sikap tegas terhadap penolakan tambang yang selama ini disuarakan masyarakat.
“Kami meminta DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kendal benar-benar berkomitmen terhadap penolakan tambang di Tunggulsari. Selain itu, kami juga mendesak adanya perubahan tata ruang dan tata wilayah yang selama ini masih berstatus kawasan kuning agar dikembalikan menjadi kawasan hijau, sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum dan merasa aman terhadap ancaman aktivitas tambang di masa mendatang,” katanya.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan diakhiri dengan penyampaian aspirasi kepada perwakilan DPRD serta Pemerintah Kabupaten Kendal. Massa berharap seluruh tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan administratif semata, melainkan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal setiap persoalan yang menyangkut hak-hak masyarakat. Aspirasi hari ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk pengawasan publik agar pemerintah hadir dan bekerja untuk rakyat,” tutup Ahmad Faris Ahkam.
