BERITAOPINI.ID SURAKARTA, JAWA TENGAH | Sekelompok Intelektual, dan pemikir dari Nahdlatul Ulama berkumpul di Pondok Pesantren Tafkirul Afkar pada Minggu (12/07) untuk membahasa pajak, pendidikan, dan nasib para guru. Perjumpaan itu untuk menyambut Muktamar Nahdlatul Ulama yang bakal berlangung pada Agustus depan.
Pra Muktamar diisi dengan memikirkan mereka yang masih terpinggirkan. Adalah para guru dan nasib rakyat di tengah pajak yang membikin mereka tercekik. Nur Khalid Ridwan selaku salah satu penggas kegiatan tersebut menyinggung pajak. Menurutnya pajak harus dipergunakan untuk redistribusi kesejahteraan.
Di pondok Tafkirul Afkar, para Kiai itu berjibaku dengan mereka yang tertindas. Lebih jelasnya, pajak itu bukan instrumen untuk menindas rakyat. “Kami menuntut optimalisasi penerimaan pajak dari korporasi dan orang kaya. Jangan sampai ada celah bagi pengemplang pajak, sementara rakyat kecil tercekik,” ujarnya.
Mengacu pada Munas Cirebon 2012, forum ini kembali nyaring dan berani. Jika pajak tidak diperuntukkan bagi kesejahteraan atawa membantu yang tertindas, mereka memutuskan untuk tidak membayar pajak. Langkah itu sebagai kritik oto kritik.
Forum yang berlangsung di Pondok Tafkirul Afkar itu bukan sekadar reotirika, melainkan desakan kepada negara untuk lekas mengesahkan UU Perampasan Aset Koruptor. Mafhum, pemeritah seperti urung atau tak berani lekas mengesahkan. Ada sesuatu yang membuatnya menjadi kikuk.
Kemudian, forum itu turut menyoroti terkati kenaikan ambang batas penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta penghapusan pajak yang dianggap tidak produktif seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).
Selain itu urusan meyoal pendidikan rakyat pun turut dibahas. Dinukil dari perbincangan forum, anggaran sebesar 20 persen dari APBN dinilai kurang menyejahterakan tenaga pendidik. Mafhum, Guru, Dosen, dan pendidik agamar sering kali dipandang sebagai ‘warga kelas dua’ yang nasibnya remang-remang.
Majelis itu mengusulkan sebuah rekomendasi terkait silang sengkarut, pajak, tenaga pendidikan, dan kesejahteraan. Adalah pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi guru dan dosen. Selain itu mengenai unit usaha di tiap lembaga pendidikan -termasuk pesantren salaf- harus bebas pajak, untuk memacu kemandirian ekonomi.
Tenaga pengajar di madrasah dan sejenisnya masih belum mendapatkan perhatian penting. Forum itu mendesak agar para guru Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Madrasah Diniyah Formahl (MDF) agar masuk dalam sistem DAPODIK dan EMIS.
Pelibatan tenaga pengajak ke DAPODIK dan EMIS besar harapan dapat mensejahterakan guru dan mengurangi keabaian pemerintah terhadapa para pengajar madrasah.
Terkait dengan keorganisasian Nahdlatul Ulasa. Forum Tafkirul Afkar mendesak agar Lembaga Batsul Masail (LBM) dijunjung untuk melihat realitas. Melalui analisa fikih sebagai pisau analisis, diharapkan dapat mencerahkan. Pengamatan melalui analisis fikih itu menjadi ciri penting intelektual Nahdlatul Ulama. NU harus memastikan kemaslahatan umat bukan hanya sebatas mimpi.
