BERITAOPINI.ID, BATANG, JAWA TENGAH | Pemerintah Kabupaten Batang masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan evaluasi terhadap dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul kasus dugaan keracunan yang mencapai 675 orang. Berdasarkan pembaruan data Dinas Kesehatan Kabupaten Batang per 1 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB, sebanyak sembilan pasien masih menjalani rawat inap, sementara sebagian besar korban lainnya telah mendapatkan penanganan dan diperbolehkan pulang.
Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengatakan, hasil uji laboratorium menjadi salah satu bagian penting untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut. Selain itu, Pemkab Batang juga melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam proses evaluasi dan audit terhadap dapur MBG yang berkaitan dengan kasus tersebut.
“Yang pertama, tentu saja kita sekarang sedang menunggu hasil uji lab,” kata Faiz, Jumat (2/10/2026).
Menurut Faiz, hasil pemeriksaan dan evaluasi nantinya akan disampaikan kepada masyarakat setelah prosesnya selesai. Pemkab Batang juga masih menunggu hasil audit untuk mengetahui sejauh mana kelayakan dapur tersebut dalam memberikan pelayanan pemenuhan gizi kepada penerima manfaat.
“Nah, nanti hasilnya seperti apa akan segera kita publish,” ungkapnya.
Faiz menjelaskan, operasional dapur MBG yang berkaitan dengan kejadian tersebut untuk sementara dihentikan. Namun, keputusan mengenai keberlanjutan operasional, termasuk kemungkinan penutupan secara permanen, menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional setelah seluruh proses evaluasi selesai dilakukan.
“Sementara kan memang disampaikan akan ditutup sementara. Tetapi apakah nanti layak atau tidak dalam konteks pelayanan gizi ke depan, sehingga perlu ditutup permanen atau tidak, nanti yang akan memutuskan adalah BGN,” jelasnya.
Pemkab Batang, lanjut Faiz, akan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi di lapangan. Rekomendasi tersebut akan mempertimbangkan aspek kelayakan dapur, keamanan pangan serta kemampuan pengelola dalam memberikan pelayanan gizi ke depan.
“Kita pemerintah daerah akan memberikan rekomendasi. Kita pasti akan memberikan rekomendasi, itu dirasa layak atau tidak terkait dengan pelayanan gizi ke depan,” tegasnya.
Berdasarkan laporan Tim Surveilans Imunisasi dan Kejadian Luar Biasa Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, kasus dugaan keracunan tersebar di sejumlah fasilitas kesehatan. Puskesmas Bawang mencatat jumlah kasus terbanyak dengan 613 kasus. Dari jumlah tersebut, 39 orang sempat menjalani rawat inap, dengan tiga pasien masih dirawat, 36 telah pulang, 393 menjalani rawat jalan, serta 182 orang dirujuk ke fasilitas kesehatan lainnya.
Di Puskesmas Subah tercatat sebanyak 26 kasus, sedangkan Puskesmas Gringsing 1 menangani 10 kasus, dengan satu pasien dirujuk. Puskesmas Bandar 1 mencatat 20 kasus, dengan 17 pasien sempat menjalani rawat inap dan seluruhnya telah diperbolehkan pulang berdasarkan pembaruan data tersebut.
Sementara itu, RSUD Batang tercatat menangani 96 kasus. Sebanyak 95 pasien sebelumnya menjalani rawat inap dan telah diperbolehkan pulang, sementara pasien lainnya mendapatkan penanganan rawat jalan maupun rujukan. RSUD Limpung mencatat 80 kasus, dengan 75 pasien menjalani rawat inap. Dari jumlah tersebut, dua pasien masih menjalani perawatan dan 73 lainnya telah pulang, sementara lima orang mendapatkan pelayanan rawat jalan.
Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Batang mencatat 61 orang mendapatkan pengobatan di fasilitas kesehatan lainnya. Secara keseluruhan, berdasarkan pembaruan data per 1 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB, masih terdapat sembilan pasien yang menjalani rawat inap di sejumlah fasilitas kesehatan.
Pascakejadian tersebut, Pemkab Batang juga memperkuat komunikasi dan pengawasan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Batang. Koordinasi akan dilakukan melalui Satgas MBG yang dipimpin Wakil Bupati Batang Suyono dengan melibatkan seluruh unsur pengelola dapur.
“Yang penting juga adalah bagaimana terus melakukan komunikasi kepada semua SPPG di Kabupaten Batang,” jelas Faiz.
Koordinasi tersebut akan melibatkan pengelola yayasan, ahli gizi, kepala SPPG hingga kepala dapur pada masing-masing satuan pelayanan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan standar pelayanan dan keamanan makanan dapat diterapkan secara konsisten.
“Nanti ada Pak Wabup sebagai Kepala Satgas MBG untuk terus berkoordinasi dengan teman-teman SPPG, dengan para pengelola SPPG, baik yayasan, ahli gizi, maupun kepala SPPG atau kepala dapur di setiap SPPG tersebut,” tuturnya.
Faiz menegaskan, keselamatan penerima manfaat menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Karena itu, Pemkab Batang tidak menginginkan kejadian serupa kembali terulang dalam pelaksanaan program MBG di wilayahnya.
“Bagaimana kejadian ini enggak boleh terjadi di Kabupaten Batang. Intinya kita pada posisi zero tolerance terhadap accident khusus di Kabupaten Batang,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Faiz juga menanggapi informasi mengenai komunitas ambulans yang disebut mengalami kendala mendapatkan bahan bakar minyak ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Persoalan tersebut telah disampaikan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat agar dapat segera dikoordinasikan dengan pihak terkait.
“Saya sudah usulkan untuk ambulans itu. Kemarin saya sampaikan kepada bagian Kesra untuk segera berkoordinasi. Saya belum tahu sudah ditindaklanjuti atau belum, nanti saya cek,” ujarnya.
Terkait kondisi korban, Faiz menyampaikan sebagian besar pasien telah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan perawatan. Namun, berdasarkan data resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Batang per 1 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB, masih terdapat sembilan pasien yang tercatat menjalani rawat inap.
Pemkab Batang selanjutnya menunggu hasil uji laboratorium serta proses audit dan evaluasi bersama BGN. Hasil tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut terhadap dapur MBG yang berkaitan dengan kasus dugaan keracunan, termasuk rekomendasi mengenai kelayakan operasionalnya ke depan.
