Ketua DPRD Sumatra Barat (Sumbar), Muhidi, mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Menurutnya, pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Sumbar.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Gebyar Pajak, Sabtu (3/10/2026). “Atas nama pimpinan dan anggota DPRD, saya mengapresiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan seluruh pihak atas penyelenggaraan acara ini,” ujar Muhidi.
Ia menilai Gebyar Pajak strategis untuk mendekatkan informasi perpajakan sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif. Terlebih, PKB merupakan salah satu sektor penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang krusial bagi kapasitas fiskal daerah.
“Kita ingin masyarakat membayar pajak bukan karena takut sanksi, melainkan tumbuh kesadaran bahwa ini tanggung jawab bersama untuk kemajuan daerah,” tambahnya.
Muhidi menjelaskan, kepatuhan wajib pajak berkorelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur jalan yang representatif dari hasil pajak akan memperlancar mobilitas, distribusi barang, dan aktivitas usaha. Namun, ia mengingatkan agar peningkatan kesadaran ini dibarengi kemudahan pelayanan.
Inovasi seperti Samsat keliling, gerai di pusat keramaian, dan optimalisasi layanan digital harus terus dikembangkan. Selain itu, edukasi perpajakan perlu dikemas secara persuasif dan adaptif menggunakan media sosial, video pendek, maupun kolaborasi dengan komunitas dan generasi muda.
“Gebyar Pajak jangan sekadar seremonial. Pesan ini harus berlanjut hingga ke tingkat nagari,” tegasnya.
Di sisi lain, Politisi ini menekankan pentingnya akurasi data kendaraan, transparansi pengelolaan anggaran, dan pemeliharaan rasa keadilan bagi wajib pajak. Ia juga mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, kepolisian, Jasa Raharja, hingga perangkat nagari.
“Mari jadikan kepatuhan membayar pajak sebagai kebiasaan baik. Semakin tinggi kesadaran warga, semakin kuat kemampuan Sumatra Barat membiayai pembangunan,” pungkas Muhidi.(*)
