DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menemukan 22 aset tanah dan bangunan milik pemerintah daerah yang tidak dimanfaatkan secara optimal (idle) maupun bermasalah. Total nilai aset tersebut mencapai Rp79,02 miliar. DPRD mendesak pemerintah provinsi segera melakukan pembenahan agar kekayaan daerah tidak terbengkalai, memiliki kepastian hukum, dan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Temuan tersebut merupakan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Aset DPRD Sumbar yang diketuai Doni Harsiva Yandra. Laporan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Jumat (6/11/2026).
Dari total nilai aset yang menjadi perhatian, sebesar Rp54,52 miliar masuk kategori aset idle, sedangkan Rp24,50 miliar merupakan aset bermasalah. Persoalan yang ditemukan mencakup aset tidak produktif, penguasaan oleh pihak lain, ketidakjelasan dokumen kepemilikan, bangunan rusak berat, hingga proyek pembangunan yang belum diselesaikan.
Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan aset daerah tidak sebatas administrasi dan pencatatan inventaris. Lebih dari itu, diperlukan langkah serius untuk mengamankan kepemilikan, menyelesaikan sengketa, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset agar tidak menjadi beban keuangan daerah.
Sejumlah aset strategis menjadi perhatian Pansus, di antaranya tanah eks Penghubung Wilayah I di Bukittinggi, kolam air tawar di Harau, tanah bekas Pelatihan Kesehatan di Lubuk Alung, serta gedung bangsal penyakit dalam RSUD Prof. Dr. H. Muhammad Yamin, SH.
Pansus juga menemukan persoalan pada Rumah Dinas Kehutanan di Bukittinggi. Sebanyak 25 rumah telah bersertifikat atas nama penghuni sebagai rumah dinas Golongan III.
Sementara itu, aset bekas Dinas Pertanian di Jalan Raden Saleh, Padang, masih menghadapi persoalan dokumen kepemilikan dan penguasaan lahan oleh sejumlah pensiunan.
Kondisi tersebut membutuhkan penanganan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), terutama untuk memastikan status hukum, penguasaan fisik, serta penyelesaian administrasi setiap aset.
Pansus menilai aset daerah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi kehilangan nilai ekonomi. Padahal, aset tersebut dapat dikembangkan melalui pemanfaatan yang produktif dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain tanah dan bangunan, Pansus turut menyoroti belum selesainya likuidasi dua perusahaan daerah, yakni PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT Dinamika Sumbar Jaya (DSJ).
Kedua perusahaan tersebut telah diputuskan untuk dilikuidasi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 29 Juni 2016. Namun, hingga hampir sepuluh tahun berlalu, proses penyelesaiannya belum juga rampung.
Pansus juga menyoroti penyertaan modal daerah pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP), termasuk aset tanah seluas 108 hektare.
Sejumlah aspek masih membutuhkan kejelasan, mulai dari status hukum, komposisi saham, kewajiban pemegang saham, hingga pertanggungjawaban keuangan perusahaan.
Persoalan tersebut dinilai perlu dituntaskan agar pemerintah daerah memperoleh kepastian mengenai posisi aset dan penyertaan modal yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, potensi kerugian daerah dapat diantisipasi dan pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan daerah menjadi lebih jelas.
DPRD Rekomendasikan Pembentukan Tim Terpadu Pengelolaan Aset
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembahasan, Pansus Pengelolaan Aset menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Gubernur Sumbar.
Pertama, pemerintah provinsi diminta membentuk unit pelaksana teknis khusus pengelola aset. Alternatif lainnya adalah mengoptimalkan pengelolaan melalui kerja sama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan/atau membentuk Perseroda yang bergerak di bidang pengelolaan aset.
Kedua, Gubernur diminta segera membentuk tim terpadu penyelesaian aset bermasalah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Tim ini harus memiliki rencana kerja yang jelas, terukur, serta didukung anggaran yang memadai.
Ketiga, pemerintah provinsi wajib menyampaikan laporan perkembangan tindak lanjut rekomendasi kepada DPRD setiap empat bulan.
Khusus persoalan likuidasi PT ATS dan PT DSJ serta penyertaan modal daerah pada PT ARP dan PT PIP, Pansus merekomendasikan pembentukan pansus khusus agar penyelesaiannya dapat dilakukan secara lebih mendalam dan terarah.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Iqra Chinsa Putra. Dalam rapat tersebut, seluruh rekomendasi Pansus Pengelolaan Aset disetujui untuk ditetapkan sebagai rekomendasi resmi DPRD Sumbar.
Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD Sumbar Nomor 20/SB/2026 tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah.
Muhidi menegaskan, pengelolaan aset bukan sekadar persoalan pencatatan inventaris. Aset merupakan kekayaan daerah yang harus dilindungi, diamankan, dan dimanfaatkan secara optimal.
Menurutnya, pengelolaan aset yang profesional juga harus mampu memberikan nilai tambah bagi daerah, termasuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
Karena itu, DPRD tidak ingin rekomendasi Pansus hanya berhenti sebagai laporan dan dokumen administratif. Tindak lanjut pemerintah provinsi harus dipastikan berjalan melalui pengawasan secara berkala.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan setiap kekayaan daerah dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Barat.
Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah Mulai Dibahas
Dalam rapat paripurna yang sama, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Perubahan regulasi ini diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan peraturan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
Selain harmonisasi regulasi, evaluasi terhadap pelaksanaan aturan sebelumnya juga menjadi dasar penyempurnaan. Tujuannya memperkuat tata kelola keuangan daerah agar semakin tertib, transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.
Terdapat enam aspek utama yang menjadi sasaran perubahan.
Pertama, penyesuaian ketentuan umum dan peristilahan. Kedua, penambahan rincian klasifikasi Belanja Modal dan Bantuan Keuangan. Ketiga, penegasan sumber Penerimaan Pinjaman Daerah.
Keempat, penyempurnaan mekanisme penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Kelima, penyederhanaan sistematika pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Keenam, penguatan tata cara pelaksanaan Utang Daerah, termasuk dalam kondisi darurat bencana.
Muhidi menegaskan, pembahasan Ranperda tersebut harus dilakukan secara cermat dan mendalam. Prinsip kehati-hatian, keberlanjutan fiskal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan harus menjadi perhatian utama.
Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan harmonisasi hukum, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif oleh seluruh perangkat daerah.
Selain membahas pengelolaan aset dan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, rapat paripurna juga menyetujui perubahan jadwal reses anggota DPRD Sumbar Masa Persidangan Pertama.
Kegiatan reses yang semula dijadwalkan pada 11–19 Desember 2026 dimajukan menjadi 5–14 Desember 2026.
Perubahan tersebut dilakukan untuk memberikan waktu lebih memadai dalam penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan sebelum penutupan buku akhir tahun.
Melalui tiga agenda tersebut, DPRD Sumbar menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah.
Penertiban aset, penyelesaian persoalan hukum, optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah, serta penyempurnaan regulasi keuangan diharapkan berjalan beriringan.
Langkah ini menjadi penting agar setiap aset dan anggaran daerah benar-benar dikelola secara bertanggung jawab, memberikan nilai tambah bagi PAD, serta menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Barat. (Adv)
Judul saya buat sendiri, silakan sesuaikan. Kotak “Baca juga” (DKPP, anggota DPRD Padang H. Rusdi, Mudik) dan tombol “Cari Peta Wilayah” sudah diabaikan.
