BERITAOPINI.ID PALEMBANG, SUMSEL | Persidangan perkara dugaan korupsi proyek infrastruktur di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, kembali mengungkap sejumlah persoalan yang menjadi perhatian majelis hakim. Dalam pemeriksaan saksi, rangkaian komunikasi terkait kegiatan pokok pikiran (pokir), pengecekan pekerjaan proyek, hingga transaksi uang sebesar Rp75 juta menjadi materi yang didalami secara intensif.
Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Kamis (19/11/2026), menghadirkan enam orang saksi. Pemeriksaan dipimpin majelis hakim yang diketuai Pitriadi, SH, MH, bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) PALI.
Dalam perkara ini, terdapat lima terdakwa, yakni Sephy Hendika selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkimtan) PALI, Ardi Ferdian yang merupakan ASN pada Dinas Perkim PALI, Arif Gunawan selaku PPK Dinas Pendidikan PALI, serta dua pihak swasta, Subela dan Yusrizal.
Salah satu bagian pemeriksaan yang menyita perhatian adalah keterangan saksi Budi mengenai enam kegiatan pokok pikiran yang masuk ke Dinas Perkim PALI.
Di hadapan majelis hakim, Budi mengakui mengetahui adanya enam kegiatan tersebut. Namun, saat diminta menjelaskan siapa PPK yang bertanggung jawab menangani kegiatan itu, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti.
“Kurang tahu kalau kepala PPK-nya,” kata Budi.
Budi juga secara tegas membantah pernah menerima uang dari keenam kegiatan tersebut. Bahkan, ia mengungkapkan adanya kekecewaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.
“Terus terang saya sama sekali merasa kecewa terhadap enam kegiatan ini,” ungkapnya.
Pemeriksaan kemudian berkembang pada persoalan komunikasi antara Budi dan Heru. Majelis hakim menelusuri adanya pembicaraan mengenai permintaan untuk menghubungi Ardi terkait pembahasan kegiatan pokir.
Dalam pendalaman tersebut, hakim menemukan adanya perbedaan antara keterangan Budi di persidangan dengan keterangan yang sebelumnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan.
Berdasarkan keterangan dalam BAP, Budi disebut pernah menyampaikan adanya komunikasi bahwa pihak tertentu akan menemui Ardi untuk membicarakan kegiatan pokir.
Perbedaan tersebut langsung menjadi perhatian majelis hakim. Hakim meminta Budi memberikan penjelasan mengapa keterangan yang disampaikan saat penyidikan tidak sepenuhnya sama dengan keterangannya di persidangan.
“Kalau memang tidak ada, kenapa saudara waktu itu menerangkan seperti itu di penyidikan?” tanya hakim.
Pendalaman ini menjadi bagian penting untuk mengungkap bagaimana komunikasi antarpihak berlangsung, siapa yang berinisiatif menghubungi pihak terkait, serta sejauh mana komunikasi tersebut berhubungan dengan enam kegiatan pokir yang masuk dalam perkara.
Uang Rp75 Juta, Heru Tetap Sebut Pinjaman
Persoalan lain yang mendapat perhatian serius majelis hakim adalah pengakuan saksi Heru terkait penerimaan uang sebesar Rp75 juta.
Dalam pemeriksaan, hakim mengurai keterangan Heru yang sebelumnya menyebut uang tersebut sebagai pinjaman atau utang. Namun, ketika diminta menjelaskan secara terperinci mengenai sumber uang, pihak yang menyerahkan, mekanisme pemberian, hingga status pengembaliannya, Heru beberapa kali mengaku lupa.
Meski demikian, Heru mengakui pernah menerima uang tersebut dan tetap mempertahankan keterangannya bahwa uang itu merupakan pinjaman.
“Saya utang,” jawabnya singkat di hadapan persidangan.
Jawaban tersebut belum menghentikan pendalaman majelis hakim. Sejumlah pertanyaan kembali diarahkan untuk memastikan siapa pemberi uang, bagaimana proses penyerahannya, serta apakah uang senilai Rp75 juta tersebut telah dikembalikan.
Majelis hakim juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kemungkinan adanya hubungan antara uang yang diterima dan keuntungan dari pekerjaan proyek yang pernah dikerjakan.
Dengan demikian, status transaksi tersebut masih menjadi bagian yang perlu diperjelas melalui pembuktian di persidangan, termasuk untuk memastikan apakah benar merupakan pinjaman pribadi atau memiliki keterkaitan dengan pekerjaan proyek yang sedang diperiksa.Pemeriksaan Pekerjaan Proyek Ikut Menjadi Sorotan
Tidak hanya komunikasi pokir dan transaksi uang, aktivitas pengecekan pekerjaan proyek juga menjadi materi yang didalami hakim bersama JPU.
Heru dimintai penjelasan mengenai siapa yang meminta dirinya melakukan pengecekan, bagaimana proses pemeriksaan pekerjaan berlangsung, serta kepada siapa hasil pengecekan tersebut dilaporkan.
Heru mengakui pernah melakukan pengecekan terhadap pekerjaan proyek. Namun, ketika ditanya lebih jauh mengenai tujuan pemeriksaan dan hasil yang diperoleh, ia beberapa kali memberikan jawaban tidak mengetahui atau lupa.
Majelis hakim kemudian mengembangkan pertanyaan mengenai kemungkinan keterlibatan sejumlah pihak dalam proses tersebut, termasuk Budi, Ardi, dan Yusrizal.
Bahkan, komunikasi setelah pengecekan pekerjaan turut ditelusuri. Hakim dan JPU mempertanyakan apakah hasil pemeriksaan mengenai kondisi pekerjaan kemudian disampaikan kepada Yusrizal.
Pendalaman ini menunjukkan bahwa majelis hakim berupaya mengurai bukan hanya siapa yang melakukan pengecekan, tetapi juga atas dasar permintaan siapa kegiatan itu dilakukan dan bagaimana hasilnya dimanfaatkan atau diteruskan kepada pihak lain.
Rantai Komunikasi dan Transaksi Masih Perlu Diungkap
Dari rangkaian pemeriksaan tersebut, terdapat sejumlah aspek yang masih membutuhkan penjelasan lebih mendalam. Mulai dari enam kegiatan pokir, komunikasi antara Budi dan Heru terkait Ardi, proses pengecekan pekerjaan, hingga transaksi Rp75 juta yang oleh Heru disebut sebagai utang.
Majelis hakim tampak memberikan perhatian terhadap konsistensi keterangan saksi, terutama ketika terdapat perbedaan antara pernyataan di persidangan dan keterangan dalam BAP penyidikan.
Dalam perkara dugaan korupsi proyek pemerintah, pembuktian tidak hanya menyangkut kesesuaian pelaksanaan pekerjaan secara fisik, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan, hubungan komunikasi antarpihak, mekanisme pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan, serta setiap transaksi keuangan yang diduga memiliki hubungan dengan proyek.
Sejumlah pertanyaan pun masih mengemuka: siapa yang sebenarnya meminta pengecekan pekerjaan? Kepada siapa hasil pemeriksaan disampaikan? Apa hubungan komunikasi antara pihak-pihak yang disebut dalam persidangan? Dan bagaimana sesungguhnya asal-usul serta tujuan transaksi Rp75 juta tersebut?
Seluruh persoalan itu masih harus dibuktikan melalui rangkaian pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya.
Sidang perkara dugaan korupsi proyek infrastruktur PALI dijadwalkan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi berikutnya. Persidangan selanjutnya diharapkan dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai konstruksi perkara dan peran masing-masing terdakwa.
Seluruh keterangan yang muncul di persidangan tetap merupakan bagian dari proses pembuktian. Penilaian mengenai terbukti atau tidaknya dugaan tindak pidana sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

















