BERITAOPINI.ID PURBALINGGA JATENG | Sejumlah organisasi mahasiswa di Kabupaten Purbalingga menggelar konsolidasi lintas lembaga untuk membahas berbagai isu nasional dan lokal yang dinilai mendesak perhatian pemerintah. Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat BEM Universitas Perwira Purbalingga (Unperba). 17 Oktober 2025
Konsolidasi diikuti oleh sembilan elemen mahasiswa, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Purbalingga, BEM Unperba, Mahasiswa Agribisnis, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Unperba, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Syekh Jambu Karang, Mahasiswa Manajemen, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bung Karno, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Purbalingga, serta mahasiswa independen Unperba.
Presiden Mahasiswa BEM Unperba, Awan Arafik, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal untuk menyatukan pandangan dan merumuskan agenda bersama mahasiswa Purbalingga dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
“Pihaknya menilai bahwa setelah satu tahun pemerintahan berjalan, masih banyak janji yang belum direalisasikan, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa harus hadir sebagai kekuatan kontrol dan pengingat agar pemerintah tetap berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis diangkat oleh masing-masing organisasi. BEM Unperba menyoroti kebebasan pers, reformasi DPR, Polri, dan TNI, serta ketimpangan dalam perlindungan pekerja swasta. HMI Purbalingga menuntut kejelasan UU Perampasan Aset dan perbaikan sistem kartu tani. IMM Bung Karno menyoroti pengelolaan MBG dan regulasi koperasi desa, sedangkan PMII Syekh Jambu Karang menekankan pentingnya transparansi APBD dan realisasi janji lowongan kerja daerah.
Isu lain yang mencuat antara lain sepinya sektor pariwisata, kerusakan infrastruktur jalan, ketimpangan pendidikan, konflik agraria akibat proyek strategis nasional, hingga tindakan represif aparat terhadap massa aksi.
Dari hasil konsolidasi, mahasiswa sepakat mendorong sejumlah agenda bersama, di antaranya peningkatan transparansi anggaran, reformasi lembaga negara, perlindungan buruh, penyelesaian persoalan pupuk subsidi, serta penataan ulang program MBG agar lebih tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut, para mahasiswa berencana menggelar aksi media dan penyampaian pernyataan sikap bersama pada 20 Oktober 2025 mendatang. Dalam hasil pembahasan, beberapa tuntutan utama yang akan diangkat mencakup persoalan minimnya lapangan kerja, ketidakjelasan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), reformasi DPR, TNI, dan Polri, serta transparansi anggaran di tingkat daerah. Isu-isu tersebut dianggap sebagai cerminan dari lemahnya tata kelola pemerintahan dan belum berpihaknya kebijakan pada rakyat kecil.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti belum terealisasinya janji “Alus Dalane”, ketimpangan distribusi pupuk subsidi, kerusakan jalan di wilayah pedesaan, serta ketidakjelasan regulasi koperasi desa (kopdes). Mereka menilai, berbagai janji pembangunan yang disampaikan pemerintah daerah masih bersifat seremonial dan belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Sementara dari sektor sosial, mahasiswa menyoroti maraknya tindakan represif aparat terhadap massa aksi, monopoli tanah akibat proyek strategis nasional (PSN), serta ketimpangan ekonomi akibat lesunya pariwisata lokal. Poin-poin tersebut akan dijadikan dasar pernyataan sikap gabungan yang tengah disusun masing-masing organisasi untuk disatukan dalam aksi bersama.
