BERITAOPINI.ID PURBALINGGA JATENG | Sejumlah mahasiswa dari berbagai organisasi di Kab. Purbalingga memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan menggelar diskusi publik bertajuk “1 Tahun Kepemimpinan Rezim Prabowo-Gibran: Supremasi Sipil dan Demokrasi Dalam Ancaman” di Sekretariat Universitas Perwira Purbalingga (Unperba), Senin (20/10). Kegiatan tersebut menghadirkan tiga pemantik, yakni Bayu Kisnandi, Galih Satria, dan Awan Arafik, serta diikuti oleh peserta dari BEM Unperba, PMII, FMN, dan IMM Purbalingga.
Dalam diskusi tersebut, Galih Satria menilai bahwa kondisi politik nasional saat ini tengah mengalami kemunduran karena tidak adanya kekuatan oposisi yang efektif. Menurutnya, situasi ini menyebabkan fungsi kontrol terhadap pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Peta politik hari ini tidak memiliki oposisi, semua partai berlomba-lomba mendekati Prabowo. Tidak ada lagi kekuatan yang mengawasi kekuasaan,” ujarnya.
Galih juga menyoroti meningkatnya keterlibatan aparat militer dalam pelaksanaan program-program pemerintah yang seharusnya dijalankan oleh sektor sipil. Ia menilai hal tersebut sebagai tanda kemunduran prinsip demokrasi. “Ketika instrumen sipil sudah diduduki militer, maka prinsip negara bukan lagi demokratis, melainkan komando,” tegasnya.
Sementara itu, Bayu Kisnandi memaparkan sejumlah capaian dan kelemahan pemerintahan Prabowo-Gibran selama satu tahun terakhir. Ia menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG), renovasi sekolah, dan pengendalian harga gabah merupakan langkah positif, namun pelaksanaannya masih perlu evaluasi serius. “Program MBG menjangkau 83 juta penerima, tapi kalau terjadi kasus keracunan, itu menunjukkan lemahnya kontrol pemerintah. Program yang baik bisa kehilangan makna kalau pelaksanaannya amburadul,” katanya.
Bayu juga mengkritisi kenaikan PPN 12% dan membengkaknya jumlah kabinet yang dinilainya tidak efisien. “Kabinet ini yang terbesar sejak Orde Baru. Pemerintahan ini tampak lebih sibuk membagi kekuasaan daripada membangun,” tambahnya.
Sedangkan Awan Arafik, menegaskan bahwa supremasi sipil saat ini berada dalam ancaman nyata. Ia menyebut keterlibatan militer di berbagai ranah sipil semakin kentara, mulai dari pelaksanaan program MBG, sektor pertanian, hingga pelatihan aparatur daerah. “Kita melihat militer sudah masuk ke ranah sipil, dan itu menjadi tanda bahwa ruang sipil sedang direbut,” ungkapnya.
Awan juga menyoroti kebijakan luar negeri yang dinilai terlalu memberi ruang bagi kepentingan Amerika Serikat. “Kesepakatan dagang dengan AS membuat kedaulatan ekonomi kita rawan dieksploitasi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa ruang demokrasi juga semakin menyempit dengan masih ditahannya ratusan aktivis pascaaksi massa pada Agustus lalu.
Diskusi publik di Sekre Unperba tersebut berlangsung hangat dan diwarnai berbagai pandangan kritis dari peserta. Para mahasiswa sepakat bahwa peran masyarakat sipil harus terus diperkuat untuk mencegah terjadinya kemunduran demokrasi.
Mereka juga menegaskan bahwa gerakan mahasiswa perlu tetap menjadi kekuatan moral dalam mengawal jalannya pemerintahan dan menegakkan kembali supremasi sipil di tengah meningkatnya dominasi kekuasaan negara.
