BERITAOPINI.ID PONTIANAK KALBAR | Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat di Aula Pendopo Gubernur, Jumat (14/11/2025), mencatat tingkat kehadiran tertinggi sejak pertama kali digelar.
Kepala daerah, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, BUMD, PPID kabupaten/kota, hingga perwakilan lembaga vertikal memenuhi ruangan, menandai besarnya dukungan terhadap penguatan budaya transparansi di Kalbar.
Acara dibuka dengan Tarian Tidayu oleh siswi SMKN 5 Pontianak, dilanjutkan penayangan video capaian Monev 2025 dan laporan panitia. Gubernur Kalbar Ria Norsan turut hadir bersama Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, Donny Yoesgiantoro.
Sejumlah kepala daerah tampak hadir, seperti Bupati Mempawah, Landak, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Sekadau, serta Wakil Wali Kota Singkawang dan Wakil Bupati Kapuas Hulu. Ketua dan wakil ketua DPRD dari beberapa daerah, termasuk Mempawah, Kota Pontianak, Ketapang, dan Sambas, juga turut menyemarakkan acara.
KI Kalbar memonitor dan mengevaluasi 168 badan publik dalam enam kategori: OPD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, OPD Kabupaten/Kota, BUMD, Lembaga Legislatif, dan Pemerintah Desa.
Di kategori OPD Provinsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meraih posisi tertinggi, disusul Dinas Perkebunan dan Peternakan serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
Untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Singkawang menempati peringkat pertama, kemudian Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Pada kategori BUMD, PERUMDA Air Minum Tirta Melawi berada di posisi puncak, diikuti PERUMDA Tirta Khatulistiwa dan PERUMDA Tirta Raya. Di sisi lain, DPRD Kota Pontianak menjadi yang terbaik dalam kategori lembaga legislatif, dan Desa Gapura di Kabupaten Sambas unggul pada kategori pemerintah desa.
Predikat tertinggi The Best Informative diberikan kepada tiga peraih peringkat pertama masing-masing kategori: Pemerintah Kota Singkawang, PERUMDA Air Minum Tirta Melawi, dan Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar.
Peringkat unggulan berikutnya diraih Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan SDM, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Sintang, PERUMDA Tirta Khatulistiwa, PERUMDA Tirta Raya, serta Pemerintah Kabupaten Sanggau.
KI Kalbar juga menganugerahkan penghargaan khusus kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, 14 kepala daerah, PPID Utama Pemprov Kalbar, PPID Utama Kabupaten Kapuas Hulu, PPID Utama Kota Singkawang dan Kota Pontianak, Bawaslu Kalbar, Bank Kalbar, LPP RRI Pontianak, serta tiga organisasi masyarakat sipil: Jari Indonesia Borneo Barat, Lembaga Gemawan, dan Lembaga Bela Banua Talino.
Ketua KI Kalbar, M. Darusalam, melaporkan bahwa dari 168 badan publik yang menjadi sasaran Monev 2025, sebanyak 147 atau 87,5% mengikuti penilaian melalui aplikasi e-MONEV. Sebanyak 77 badan publik (45,83%) meraih predikat Informatif, peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya, sementara 33 badan publik (19,64%) masih berkategori Tidak Informatif.
“Data ini menunjukkan bahwa komitmen badan publik terhadap transparansi semakin menguat,” ujarnya.
Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Donny Yoesgiantoro, menilai capaian Kalbar sangat membanggakan. Menurutnya, tingginya kehadiran para kepala daerah adalah bukti nyata keseriusan seluruh pihak dalam mendorong keterbukaan informasi.
“Informasi adalah hak publik. Kita hanyalah perantara yang memastikan hak itu terpenuhi,” tegasnya.
Koordinator Monev 2025, Marhasak Reinardo Sinaga, turut menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, seperti peningkatan mutu layanan informasi, penguatan kompetensi SDM PPID, optimalisasi dukungan anggaran kabupaten/kota, percepatan pembentukan PPID Desa dan Kelurahan, serta inisiatif pembentukan Perda Keterbukaan Informasi Publik.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.
“Semakin banyak badan publik meraih predikat Informatif, semakin kuat pula budaya transparansi di Kalimantan Barat,” ungkapnya.
Penyelenggaraan Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi 2025 didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Kominfo, dengan PT Bank Kalbar, PT Dharma Inti Bersama, dan Aming Coffee sebagai mitra pendukung. RRI Pontianak bertindak sebagai media partner yang menyiarkan jalannya acara melalui YouTube dan siaran terestrial.
Selain itu, acara ini turut mendapat dukungan dari berbagai organisasi media dan organisasi jurnalis, seperti AMSI Kalbar, JMSI Kalbar, AJI Pontianak, IJTI Kalbar, serta PWI Kalimantan Barat.
