BERITAOPINI.ID PALI SUMSEL | Kebijakan pemangkasan anggaran advertorial (ADV) tahun 2026 di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) memasuki babak baru.
Bukan lagi sekadar isu efisiensi anggaran, melainkan mulai dibaca sebagai indikator relasi kuasa antara pemerintah daerah dan pers lokal.
Sorotan terbaru datang dari Efran, pimpinan media tintamerah.co. Dalam pernyataan terbuka yang disampaikannya pada Rabu (4/3/2026), ia menyebut kondisi pers di PALI sedang berada pada titik yang mengkhawatirkan.
“Menurut saya pers PALI telah kehilangan taji. Tidak ada lagi positioning. Tidak ada lagi bargaining position,” ujarnya.
Pernyataan itu bukan sekadar kritik biasa. Efran menilai pemangkasan nilai advertorial dari Rp3 juta menjadi Rp1 juta per media bukan hanya soal penghematan fiskal. Ia menduga kebijakan tersebut juga bisa dibaca sebagai uji reaksi terhadap soliditas media lokal.
“Ini seperti tes ombak. Dilihat dulu, ada gejolak tidak? Ada protes tidak? Ada gerakan tidak? Rupanya tidak ada,” katanya.
Jika asumsi itu benar, kata Efran, maka diamnya reaksi sebagian media justru menjadi indikator paling jelas bagi pengambil keputusan. Bahwa kebijakan tersebut tidak akan menimbulkan resistensi berarti.
“Kalau tidak ada yang bersuara, artinya aman. Aman untuk memangkas. Aman untuk menekan. Bahkan aman untuk ‘menginjak’ pemilik perusahaan media karena tahu tidak ada perlawanan,” ujarnya.
Efran juga menepis anggapan bahwa kritiknya lahir dari kepentingan pribadi. Ia mengaku sudah empat tahun tidak lagi menerima kerja sama ADV dari Kominfo PALI.
“Saya sudah empat tahun tidak ‘makan kue’ di Kominfo. Jadi ini bukan soal jatah. Ini soal harga diri dan posisi tawar pers,” katanya.
Di sisi lain, kebijakan pemangkasan ini juga memunculkan pertanyaan yang lebih luas.
Jika alasan utamanya adalah efisiensi anggaran, mengapa tidak disertai dialog terbuka dengan komunitas media sebagai mitra informasi pemerintah?
“Kalau memang efisiensi, jelaskan secara rasional. Jangan hanya sepihak. Wartawan diminta publikasi maksimal, tapi nilai kemitraannya ditekan,” ujarnya.
Sejumlah kalangan menilai polemik ADV ini sebenarnya membuka persoalan yang lebih mendasar: ketergantungan ekonomi media lokal terhadap anggaran pemerintah daerah.
Dalam situasi seperti itu, daya tawar media bisa melemah. Kritik terhadap kebijakan publik pun berpotensi ikut meredup.
Ketika pers kehilangan posisi tawar, maka fungsi kontrol yang seharusnya menjadi ruh jurnalisme ikut terancam.
Pertanyaannya kini bukan lagi sekadar soal berapa nilai advertorial.
Pertanyaan yang lebih penting justru ini:
apakah pers lokal masih memiliki keberanian kolektif untuk mempertahankan independensinya?
Atau, seperti yang disindir Efran,
kita memang sudah terlalu lama nyaman dalam diam.
