Example floating
Example floating
Example 468x60 Example 468x60
BeritaKota PalembangSumatera Selatan

Samuel Rio Soroti Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel di Tengah Tekanan Ekonomi Masyarakat

69
×

Samuel Rio Soroti Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel di Tengah Tekanan Ekonomi Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BERITAOPINI.ID PALEMBANG SUMSEL | Rencana pengadaan dua unit meja biliar oleh DPRD Sumatera Selatan dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp486,9 juta menuai sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Samuel Rio yang menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat saat ini.

Menurut Samuel Rio, di tengah tekanan ekonomi dan melemahnya daya beli masyarakat, setiap penggunaan anggaran daerah seharusnya difokuskan pada program yang lebih prioritas dan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
“Anggaran daerah berasal dari uang rakyat, sehingga penggunaannya harus benar-benar memperhatikan kebutuhan yang paling mendesak. Ketika masyarakat masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi, tentu kebijakan seperti pengadaan fasilitas hiburan menjadi hal yang patut dipertanyakan,” ujarnya.

Ia juga menilai, masyarakat di Sumatera Selatan saat ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar, mulai dari meningkatnya harga kebutuhan pokok, keterbatasan lapangan pekerjaan, hingga kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.

Samuel Rio menegaskan bahwa kritik terhadap rencana pengadaan tersebut bukan semata-mata persoalan fasilitas meja biliar, melainkan soal prioritas dalam pengelolaan anggaran publik. Menurutnya, lembaga legislatif harus mampu menunjukkan kepekaan sosial dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
“Kita berharap kebijakan ini dapat dievaluasi kembali. Pemerintah daerah dan lembaga legislatif harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat luas,” katanya.

Ia juga mendorong agar DPRD Sumatera Selatan lebih berhati-hati dalam menentukan prioritas belanja daerah agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah publik.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat. (Red)

Example 300250 Example 468x60 Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 468x60