BERITAOPINI.ID PALI SUMSEL | Sekretaris DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten PALI, Rawan Pelangi, menyampaikan apresiasi atas langkah politik yang difasilitasi oleh Ketua DPRD H. Ubaidillah dan Wakil Ketua II DPRD Firdaus Hasbullah dalam mempertemukan dua tokoh besar daerah, Asgianto dan Heri Amalindo, pada momentum Idul Fitri.
Namun bagi Rawan, peristiwa ini tidak cukup dibaca sebagai sekadar silaturahmi atau romantisme politik pasca-kontestasi. Ia mengajak publik untuk melihat lebih dalam, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari setiap rekonsiliasi elit
“Pertemuan ini terlihat indah di permukaan dua kekuatan besar duduk bersama, difasilitasi lembaga legislatif. Tapi sejarah mengajarkan, setiap kali elit berdamai, rakyat sering kali hanya diminta bertepuk tangan, tanpa pernah benar-benar diajak menikmati hasilnya,” ujarnya.
Menurutnya, politik lokal terlalu sering terjebak dalam siklus klasik, konflik saat perebutan kekuasaan, lalu rekonsiliasi setelah kekuasaan diamankan. Sementara itu, persoalan mendasar masyarakat tetap dibiarkan berputar di tempat yang sama.
“Rakyat PALI ini seperti penonton tetap dalam panggung yang sama. Aktornya berganti, alurnya tetap hanya janji, konflik, damai, lalu lupa. Yang tidak pernah berubah adalah ketimpangan dan lambannya pembangunan,” sindirnya tajam.
Rawan juga menyoroti bahwa baik kepemimpinan masa lalu maupun yang berjalan saat ini belum mampu memutus rantai persoalan struktural daerah. Infrastruktur yang timpang, akses ekonomi yang terbatas, serta ketergantungan pada kebijakan elitis menjadi bukti bahwa pembangunan belum sepenuhnya berpihak pada rakyat.
“Yang kita lihat hari ini bukan sekadar pertemuan tokoh, tapi konsolidasi kekuatan. Pertanyaannya apakah konsolidasi ini untuk rakyat, atau hanya untuk memperkuat lingkar kekuasaan yang itu-itu saja.” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa rekonsiliasi tanpa perubahan arah kebijakan hanya akan melanggengkan status quo. Dalam kondisi seperti ini, rakyat berisiko terus menjadi objek bukan subjek dalam pembangunan.
“Kalau yang bersatu hanya kepentingan politik, sementara distribusi kesejahteraan tetap timpang, maka ini bukan kemajuan. Ini hanya cara yang lebih halus untuk mempertahankan keadaan,” lanjutnya.
Meski demikian, PGK PALI tetap membuka ruang optimisme. Rawan menegaskan bahwa pertemuan ini bisa menjadi titik balik, jika benar-benar diikuti dengan keberanian untuk mengubah orientasi pembangunan dari yang elitis menjadi populis, dari yang simbolik menjadi substantif.
“Rakyat tidak butuh sekadar simbol persatuan. Rakyat butuh bukti bahwa kekuasaan bekerja untuk mereka. Jika tidak, maka rekonsiliasi ini hanya akan dikenang sebagai kesepakatan di atas meja, yang tak pernah turun ke tanah,” tutupnya.
