BERITAOPINI.ID PALI SUMSEL | Tokoh muda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Andrean yang juga Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Pemuda PALI (PERMA-PALI), mengapresiasi meningkatnya sikap kritis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PALI dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Menurut Andrean, belakangan ini DPRD PALI mulai lebih aktif menyuarakan kritik, meskipun belum seluruh anggota menunjukkan sikap yang sama. Ia menilai langkah DPRD yang menunda (skors) rapat paripurna karena ketidakhadiran Bupati PALI, Asgianto, merupakan bentuk ketegasan yang patut dipertahankan.
“DPRD PALI sekarang sudah mulai sering terdengar suaranya. Walaupun belum semua anggota bersuara, tapi ini sudah langkah maju. Sikap seperti ini harus dipertahankan, dan kami dari PERMA-PALI siap mendukung,” ujar aktivis jebolan HMI tersebut ( 31 Maret 2026 )
Rapat paripurna yang digelar pada Senin (30 Maret 2026) juga diwarnai perdebatan antara Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah, dengan anggota DPRD sekaligus Ketua Fraksi Gabungan (PBB, Hanura, dan PKB), H. Amran. Perdebatan tersebut terkait ketidaksesuaian jadwal yang dilampirkan di meja pimpinan dengan agenda rapat yang seharusnya.
Andrean menilai dinamika tersebut sebagai bentuk sikap kritis yang sehat dalam lembaga legislatif. Menurutnya, tanpa sikap kritis, DPRD berpotensi gagal mengarahkan kebijakan pemerintahan daerah secara tepat.
“Administrasi itu adalah bentuk tertulis dari pertanggungjawaban penyelenggara negara. Apalagi DPRD sebagai wakil rakyat, jika terjadi kesalahan, dampaknya bisa luas,” tegasnya.
Meski demikian, Andrean berharap ke depan DPRD PALI dapat semakin meningkatkan sikap kritis agar fungsi pengawasan berjalan maksimal.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, menegaskan bahwa sikap kritis merupakan bagian dari fungsi kontrol demi kepentingan publik. Ia menekankan bahwa DPRD bukan sekadar lembaga formalitas, melainkan harus mampu menguji setiap rencana kebijakan daerah.
“Kritis itu fungsi kontrol. DPRD bukan stempel. Kita harus menguji rencana daerah, baik APBD maupun perda, agar logis, adil, dan sesuai kebutuhan masyarakat PALI,” ujar Firdaus.
Ia juga menambahkan pentingnya menjaga kepercayaan publik di tengah meningkatnya skeptisisme masyarakat terhadap dunia politik. Menurutnya, keberanian DPRD dalam mengoreksi dan memperbaiki kebijakan akan berdampak pada meningkatnya legitimasi lembaga serta partisipasi masyarakat.
“Tanpa sikap kritis, pengawasan akan lemah, kebijakan bisa berjalan tanpa koreksi, dan pada akhirnya rakyat yang dirugikan,” pungkasnya.
