BERITAOPINI.ID PALEMBANG SUMSEL | Aksi solidaritas kemanusiaan yang digelar oleh BEM Nusantara Sumatera Selatan di depan Makodam II/Sriwijaya dengan membawa simbol keranda bertuliskan “Matinya Demokrasi” menuai sorotan tajam. Aksi tersebut merupakan bentuk kritik atas menyempitnya ruang demokrasi dan maraknya intimidasi terhadap aktivis.
Namun, aksi damai tersebut justru dinodai oleh dugaan tindakan represif yang dilakukan oleh orang tidak dikenal (OTK), yang memunculkan kekhawatiran serius terhadap kondisi demokrasi dan kebebasan sipil.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris PKC PMII Sumatera Selatan, Muhammad Farhan, menyampaikan kecaman keras dan menilai peristiwa ini sebagai bentuk nyata kemunduran demokrasi.
“Kami tidak melihat ini sebagai insiden biasa. Ini adalah bentuk teror terhadap gerakan mahasiswa. Ketika aksi damai yang membawa pesan kemanusiaan justru dihadapkan pada intimidasi, maka jelas ada upaya sistematis untuk membungkam suara kritis,” tegas Farhan.
Ia menilai kehadiran dan tindakan represif oleh OTK bukan hanya mencederai kebebasan berpendapat, tetapi juga menunjukkan kegagalan negara dalam menjamin keamanan warganya dalam menyampaikan aspirasi.
“Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah kegagalan serius. Tidak boleh ada ruang bagi OTK untuk melakukan represi di ruang publik, apalagi dalam aksi yang dijamin undang-undang. Jika ini terus dibiarkan, maka demokrasi kita benar-benar sedang dikubur hidup-hidup,” ujarnya dengan nada tajam.
Farhan juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas pelaku serta mengungkap aktor di balik tindakan tersebut. Ia menegaskan bahwa pembiaran terhadap peristiwa ini hanya akan memperkuat budaya impunitas.
“Jangan hanya diam. Kami menuntut pengusutan hingga ke akar. Siapapun yang terlibat—baik pelaku lapangan maupun aktor intelektual—harus diungkap. Jika tidak, publik berhak curiga bahwa ada pembiaran bahkan keterlibatan pihak tertentu,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Farhan menegaskan bahwa PMII tidak akan tinggal diam dan siap mengkonsolidasikan gerakan mahasiswa apabila tidak ada langkah tegas dari pihak berwenang.
“Ini peringatan keras. Jika negara gagal melindungi kebebasan sipil, maka mahasiswa akan turun lebih besar. Kami tidak akan tunduk pada segala bentuk represi,” tutupnya.
