BERITAOPINI.ID PALEMBANG SUMSEL | Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Sumsel Resah menggelar aksi Kamisan di kawasan Simpang Lima DPRD Sumatera Selatan, Kamis (23/4/2026). Aksi ini melibatkan berbagai elemen mahasiswa, di antaranya BEM se-Sumatera Selatan, BEM Nusantara, serta kelompok Cipayung.
Massa aksi yang mengenakan pakaian serba hitam mulai berkumpul sejak sore hari hingga malam. Aksi berlangsung damai dengan penyampaian orasi secara bergantian oleh perwakilan masing-masing kelompok. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keresahan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Sorotan Isu Nasional: Kasus Andre Yunus
Dalam tuntutannya, mahasiswa menyoroti dugaan kekerasan yang melibatkan aparat TNI terhadap Andre Yunus. Mereka mendesak agar proses hukum dilakukan secara terbuka melalui peradilan umum, bukan peradilan militer.
Perwakilan Cipayung dalam orasinya menyatakan bahwa transparansi dan keadilan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Kami menuntut agar kasus Andre Yunus diadili di peradilan umum demi menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan di hadapan hukum,” tegas perwakilan Cipayung.
Mahasiswa juga mendesak DPR RI untuk mengambil langkah tegas serta mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen yang melibatkan kepolisian, DPR, dan Komnas HAM. Tuntutan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Selain itu, massa aksi menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3).
Kritik Program MBG
Aliansi Sumsel Resah juga mengkritisi program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait pengelolaan dapur dan distribusi makanan.
Perwakilan BEM Nusantara menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian kualitas makanan yang diterima siswa di sejumlah daerah.
“Kami menuntut evaluasi total terhadap pengelolaan MBG serta transparansi anggaran, termasuk kejelasan distribusi dan transportasi yang digunakan,” ujar perwakilan BEM Nusantara.
Sikap terhadap Keanggotaan BOP
Mahasiswa turut mempertanyakan keikutsertaan Indonesia dalam organisasi Board of Peace (BOP). Mereka menilai tidak adanya kejelasan manfaat serta sumber pendanaan organisasi tersebut.
Perwakilan BEM se-Sumatera Selatan dalam orasinya menyampaikan:
“Jika tidak ada kejelasan terkait kontribusi dan manfaat keanggotaan Indonesia di BOP, maka kami mendesak pemerintah untuk mengevaluasi bahkan keluar dari organisasi tersebut.”
Sorotan Isu Daerah di Sumatera Selatan
Selain isu nasional, mahasiswa juga mengangkat berbagai persoalan yang terjadi di 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan, meliputi:
Sektor Ekonomi:
Kelangkaan dan kenaikan harga LPG di wilayah Pagar Alam, Lahat, dan Lubuk Linggau, serta kenaikan harga minyak goreng bersubsidi.
Sektor Pendidikan:
Kurangnya transparansi penyaluran KIP, ketimpangan fasilitas pendidikan, serta maraknya praktik pungutan liar di sekolah.
Sektor Kesehatan:
Distribusi tenaga medis yang belum merata di berbagai daerah.
Sektor Lingkungan:
Aktivitas tambang ilegal di sejumlah wilayah seperti Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Lahat, serta desakan pembatasan angkutan batu bara di Sungai Musi dan penegakan aturan pembakaran hutan.
Sektor Infrastruktur:
Ketimpangan pembangunan jalan serta buruknya sistem drainase yang berpotensi menyebabkan banjir.
Sektor Sosial:
Perlindungan terhadap perempuan dan anak, perhatian terhadap anak terlantar, serta penertiban juru parkir liar.
Penutup
Aksi Kamisan ini menjadi bentuk konsistensi mahasiswa dalam mengawal isu-isu publik dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Meskipun berlangsung hingga malam hari, aksi berjalan dengan tertib dan damai.
Aliansi Sumsel Resah berharap pemerintah dapat segera merespons tuntutan yang disampaikan serta menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
