BERITAOPINI.ID PAALEMBANG SUMSEL |Kamis (30 April 2026) — Aliansi organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Palembang melakukan audiensi strategis bersama Wali Kota Palembang, *Ratu Dewa, didampingi Wakil Wali Kota **Prima Salam*, dalam rangka membahas berbagai persoalan krusial kota, dengan fokus utama pada penanganan banjir serta penguatan kolaborasi pemuda dalam mitigasi dan pencegahan bencana.
Audiensi yang berlangsung di Ruang Vidcon Rumah Dinas Wali Kota Palembang ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan organisasi, di antaranya PMII Palembang yang diwakili oleh Bendahara Andika Maulana, LMND Palembang oleh Ketua Wahidin bersama Oman, KAMMI Palembang oleh Ketua Haris dan Dandy, GMKI oleh Ketua Cristy, GMNI oleh Ketua Dalipa Putra, serta PMKRI oleh Ketua Odorikus Irwan.
Dalam suasana diskusi yang terbuka dan konstruktif, Wali Kota Ratu Dewa memberikan ruang seluas-luasnya kepada Cipayung Plus untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta masukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah kota, khususnya dalam penanganan banjir yang masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Palembang.
Perwakilan PMII Palembang, Andika Maulana, menyoroti masih banyaknya titik rawan banjir yang dinilai belum ditangani secara optimal. Ia menegaskan bahwa langkah pemerintah tidak boleh berhenti pada seremoni semata, melainkan harus diwujudkan dalam aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Senada dengan itu, Ketua LMND Palembang, Wahidin, mengangkat isu yang lebih luas, mulai dari ketidakstabilan harga bahan pokok, tingginya angka pengangguran, hingga persoalan infrastruktur seperti jalan berlubang di kawasan Jakabaring. Ia juga mempertanyakan realisasi ruang terbuka hijau (RTH) di Palembang, termasuk tindak lanjut atas gugatan lingkungan yang pernah diajukan oleh WALHI.
Dari KAMMI Palembang, Ketua Haris menilai bahwa secara infrastruktur, kota Palembang telah memiliki perangkat penanganan banjir yang memadai. Namun, ia menekankan pentingnya optimalisasi fungsi dan pengawasan, khususnya terkait penyempitan aliran sungai akibat pembangunan perumahan yang tidak terkendali. Ia juga mendesak adanya audit menyeluruh terhadap kapasitas drainase dan kolam retensi di kota tersebut.
Sementara itu, PMKRI melalui Ketua Odorikus Irwan menekankan pentingnya edukasi masyarakat dalam pencegahan banjir, terutama terkait kebiasaan membuang sampah sembarangan. Ia juga mengajak pemerintah untuk lebih melibatkan generasi muda dalam upaya kolaboratif, bukan hanya menjadikan mereka sebagai objek, tetapi sebagai subjek perubahan.
Dari GMKI, Ketua Cristy mengangkat persoalan tumpukan sampah yang masih menjadi keluhan masyarakat, termasuk sistem pengangkutan sampah berbayar yang dinilai memberatkan kalangan ekonomi menengah ke bawah. Ia juga menyoroti isu toleransi, khususnya terkait hambatan pembangunan rumah ibadah di beberapa titik seperti di Sukarame, serta maraknya kendaraan bertonase tinggi yang melintas di jalan utama kota di luar ketentuan.
Ketua GMNI Palembang, Dalipa Putra, secara tegas mengungkapkan bahwa banjir yang kini melanda sejumlah wilayah baru di Palembang tidak lepas dari praktik penimbunan dan penyempitan aliran air oleh pembangunan yang tidak terkontrol. Ia mendesak pemerintah untuk turun langsung ke lapangan dan bertindak tegas terhadap pelanggaran yang merugikan masyarakat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wali Kota Ratu Dewa menegaskan komitmennya dalam menangani persoalan banjir secara serius dan berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa pemerintah kota tidak akan mundur dalam menghadapi persoalan ini, namun menekankan pentingnya integrasi lintas sektor, mengingat sebagian kewenangan berada di tingkat provinsi maupun nasional, seperti balai jalan dan balai sungai.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan koordinasi bersama Gubernur Sumatera Selatan serta instansi terkait untuk mempercepat langkah penanganan banjir. Selain itu, pemerintah terus mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan, termasuk larangan membuang sampah sembarangan yang telah disertai sanksi tegas.
Dalam sektor ekonomi, Ratu Dewa menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Palembang menunjukkan tren positif, dari 5,12 persen menjadi 5,20 persen. Pemerintah juga rutin melakukan inspeksi pasar serta menggelar program pasar murah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Terkait UMKM, Pemkot Palembang telah menyediakan program bantuan modal sebesar Rp5 juta per pelaku usaha, meskipun realisasi pengajuan masih tergolong rendah. Sementara untuk pengangguran, pemerintah rutin menggelar job fair dua kali dalam setahun serta membuka akses informasi lowongan kerja.
Menjawab isu infrastruktur, ia menjelaskan bahwa perbaikan jalan terkadang terkendala oleh kewenangan yang berada di tingkat pusat, namun pemerintah kota tetap berupaya melakukan koordinasi intensif untuk percepatan penanganan.
Dalam hal ruang terbuka hijau, Pemkot mencatat capaian sebesar 36 persen, yang mencakup kawasan hutan publik dan privat. Selain itu, dukungan anggaran sebesar Rp420 miliar untuk pembangunan daerah aliran sungai (DAS) serta progres pembangunan proyek pengendalian banjir (PSL) yang ditargetkan beroperasi pada Oktober 2026 menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah.
Sebagai langkah konkret dalam pengelolaan lingkungan, pemerintah juga menggulirkan program “1 Kelurahan 1 Bank Sampah” sebagai upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Audiensi ini ditutup dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan pemuda, di mana Cipayung Plus menegaskan komitmennya untuk terlibat aktif dalam pengawasan, edukasi, serta aksi nyata di lapangan. Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan Palembang yang lebih tangguh terhadap bencana, khususnya banjir, serta lebih inklusif dalam pembangunan berbasis partisipasi generasi muda.
