BERITAOPINI.ID, PALEMBANG SUMSEL |PKC PMII Sumatera Selatan menggelar Aksi Demonstrasi HUT ke-80 Sumatera Selatan
Senin, 18 Mei 2026 dengan titik di Gedung DPRD Sumatera Selatan Bertepatan dengan Sidang Paripurna HUT ke-80 Provinsi Sumatera Selatan.
Di tengah gegap gempita perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Provinsi Sumatera Selatan, rakyat justru masih dihadapkan pada kenyataan hidup yang semakin berat. Ketika panggung seremoni dipenuhi klaim keberhasilan pembangunan, masyarakat kecil masih berjibaku dengan kemiskinan, sulitnya pekerjaan, mahalnya pendidikan, hingga ketimpangan pembangunan yang nyata di depan mata.
Ketua PKC PMII Sumatera Selatan, Syaidina Ali menilai bahwa usia ke-80 Provinsi Sumatera Selatan seharusnya menjadi momentum evaluasi besar terhadap arah pembangunan daerah, bukan sekadar perayaan simbolik yang menutupi luka sosial masyarakat.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan, masih terdapat sekitar 898,24 ribu warga Sumatera Selatan hidup dalam kategori miskin. Angka ini menjadi tamparan keras bagi narasi kesejahteraan yang selama ini dibangun pemerintah. Sebab, di lapangan, rakyat masih menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok, sulit memperoleh pekerjaan layak, rendahnya daya beli, serta tingginya biaya pendidikan dan kesehatan.
Ironisnya, pemerintah kerap menjadikan penurunan angka pengangguran sebagai simbol keberhasilan. Namun fakta di lapangan menunjukkan banyak anak muda Sumatera Selatan justru terjebak dalam pekerjaan tidak layak, sektor informal, hingga hidup tanpa kepastian ekonomi. Ujar ali
Koordinator aksi, Indra,juga menyampaikan bahwa Pendidikan yang seharusnya menjadi jalan keluar kemiskinan justru berubah menjadi beban baru bagi masyarakat kecil.
“Hingga hari ini, praktik pungutan di sejumlah SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, masih menjadi keluhan masyarakat. Mulai dari SPP, biaya seragam, pembelian buku wajib, uang pembangunan, hingga pungutan kegiatan sekolah dinilai semakin memberatkan keluarga buruh, petani, nelayan, dan masyarakat kecil.
Kondisi ini jelas bertentangan dengan semangat pemerataan pendidikan dan berpotensi memutus harapan anak-anak Sumatera Selatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ujarnya
Di sisi lain, publik juga mempertanyakan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dinilai jauh dari prioritas kebutuhan rakyat.
Salah satu sorotan tajam adalah proyek pemindahan Kantor Gubernur Sumatera Selatan ke kawasan Keramasan, Kertapati, yang sebelumnya dianggarkan melalui APBD Sumsel Tahun 2020 sebesar Rp166 miliar dengan nilai kontrak sekitar Rp145 miliar, namun hingga hari ini belum menunjukkan kejelasan realisasi.
Alih-alih menjadi simbol kemajuan, proyek tersebut justru dipandang publik sebagai kebijakan gagal yang berpotensi menghamburkan uang rakyat setelah hanya menyisakan penimbunan lahan tanpa progres pembangunan yang signifikan.
Lebih menyakitkan lagi, di tengah rakyat yang diminta memahami keterbatasan anggaran, pemerintah justru mempertontonkan gaya hidup birokrasi mahal.
Publik menyoroti anggaran pakaian dinas gubernur yang mencapai hampir Rp3 miliar, pengadaan mobil dinas sekitar Rp4,94 miliar, renovasi rumah dinas senilai Rp5,25 miliar, hingga penggunaan fasilitas helikopter dengan nilai sekitar Rp4 miliar untuk mobilitas pejabat daerah.
Pertanyaan besar pun muncul: di mana keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil?
Persoalan infrastruktur juga belum terselesaikan secara serius. Data BPS menunjukkan masih terdapat ratusan kilometer jalan provinsi dalam kondisi rusak, dengan 57,10 kilometer rusak ringan dan 90,48 kilometer rusak berat, tersebar di sejumlah wilayah seperti OKI, Muara Enim, hingga Musi Rawas.
Contoh paling nyata tampak pada Jalan Lintas Timur (Jalintim) Palembang–Betung di Kabupaten Banyuasin—jalur vital logistik Sumatera Selatan—yang di berbagai titik mengalami kerusakan parah, bergelombang, dan berubah menjadi kubangan saat hujan. Kondisi ini bukan hanya menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mengancam keselamatan warga dan memicu kecelakaan lalu lintas.
Atas dasar kondisi tersebut, PKC PMII Sumatera Selatan akan turun ke jalan pada Senin, 18 Mei 2026 di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, bertepatan dengan Sidang Paripurna HUT ke-80 Provinsi Sumatera Selatan, sebagai bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk menyuarakan suara rakyat yang selama ini diabaikan.
PKC PMII Sumatera Selatan Menyampaikan Tuntutan:
1. Mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memprioritaskan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat: kesejahteraan, lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan.
2. Mengevaluasi seluruh bentuk pungutan pendidikan di SMA/SMK yang memberatkan masyarakat serta menjamin akses pendidikan yang adil dan terjangkau.
3. Membuka secara transparan perkembangan dan pertanggungjawaban anggaran proyek pemindahan Kantor Gubernur di Keramasan yang hingga kini tidak jelas realisasinya.
4. Menghentikan pemborosan anggaran daerah yang tidak memiliki urgensi langsung terhadap kepentingan rakyat.
5. Memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan secara merata, khususnya jalur ekonomi dan logistik masyarakat.
6. Menjamin tata kelola APBD yang transparan, efisien, dan berpihak kepada kepentingan rakyat Sumatera Selatan.
“80 Tahun Sumsel bukan hanya soal perayaan, tetapi soal pertanggungjawaban: apakah rakyat sudah benar-benar sejahtera?”
