BERITAOPINI.ID, BLORA, JAWA TENGAH | Front Blora Selatan (FBS) mengancam akan menggelar aksi massa yang lebih besar bahkan melakukan portalisasi jalan apabila pemerintah dan perusahaan terus mengabaikan aspirasi warga terkait dampak proyek nasional di wilayah tersebut. Peringatan ini disampaikan usai audiensi yang digelar di DPRD Blora, Kamis(20/05).
“Jangan anggap masyarakat Blora Selatan akan terus diam melihat kondisi ini. Kami sudah datang baik-baik ke DPRD, kami menyampaikan aspirasi dengan kepala dingin. Tapi kalau suara rakyat terus diabaikan, jangan salahkan kalau kemarahan itu nanti meledak di jalanan,” tegas Iwan Sekend, aktivis Front Blora Selatan (FBS), usai audiensi di DPRD Blora.
Iwan mengungkapkan, masyarakat selama ini diminta terus-menerus memahami kepentingan proyek nasional, sementara keresahan warga di sekitar jalur mobilisasi alat berat justru dianggap persoalan kecil.
“Jalan kabupaten dipakai setiap hari oleh kendaraan proyek bertonase besar. Jembatan-jembatan desa dilalui alat berat tanpa kepastian perlindungan infrastruktur yang jelas. Tapi yang rusak nanti bukan hanya jembatan. Yang rusak juga rasa aman masyarakat, aktivitas ekonomi warga, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah maupun perusahaan,” ujarnya dengan nada keras.
Menurut FBS, pihaknya tidak anti terhadap investasi maupun proyek strategis nasional. Namun, Iwan menegaskan perusahaan tidak boleh merasa paling berkuasa hanya karena membawa nama proyek negara.
“Kami ini bukan musuh pembangunan. Tapi jangan mentang-mentang proyek nasional lalu rakyat diperlakukan seperti tamu di tanahnya sendiri. Negara ini bukan cuma milik perusahaan dan pejabat. Rakyat juga punya hak untuk marah ketika ruang hidupnya mulai terganggu,” jelas Iwan.
Iwan memperingatkan, apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari pihak perusahaan maupun pemerintah terkait dampak infrastruktur dan keresahan warga, maka FBS siap menggelar aksi yang lebih besar dengan melibatkan massa dari berbagai wilayah di Blora Selatan.
“Kalau audiensi dan komunikasi terus dianggap angin lalu, maka jalanan yang akan bicara. Massa akan turun lebih besar. Bahkan kalau diperlukan, masyarakat akan melakukan portalisasi jalan seperti yang pernah terjadi di Bojonegoro. Karena rakyat juga punya batas kesabaran,” tegasnya.
Iwan menyebut aksi semacam itu bukan ancaman kosong, melainkan bentuk perlawanan masyarakat ketika ruang dialog mulai kehilangan arti.
“Jangan tunggu rakyat bergerak sendiri. Sebab kalau kemarahan warga sudah menyatu, itu bukan lagi soal organisasi, tapi soal harga diri masyarakat yang merasa terus dibebani dampak proyek tanpa perlindungan yang jelas,” katanya.
Ia juga menyindir pihak-pihak yang menurutnya terlalu sibuk membicarakan investasi, tetapi melupakan bahwa fasilitas yang dipakai proyek adalah ruang hidup masyarakat sehari-hari.
“Yang dipertaruhkan bukan sekadar debu jalanan, infrastruktur jembatan, dan dampak sosial. Anak sekolah lewat situ, petani lewat situ, warga cari nafkah lewat situ. Kalau semua dipaksa menanggung risiko demi proyek, sementara suara rakyat diabaikan, maka jangan heran kalau nanti kemarahan itu berubah menjadi perlawanan terbuka,” pungkas Iwan Sekend.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Blora maupun perusahaan yang menjalankan proyek nasional di wilayah tersebut belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan FBS.
