BERITAOPINI.ID PALI, SUMSEL (2/06/2026) | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tampaknya kembali sukses mengukir prestasi gemilang dalam seni melipat anggaran rakyat. Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas APBD TA 2025 membongkar trik sulap luar biasa pada Belanja Jasa Konsultan Konstruksi. Dari target serapan jumbo Rp18,4 miliar, per 31 Oktober 2025 dinas terkait baru mampu membelanjakan Rp5,8 miliar (31,53%). Namun jangan salah, meski proyeknya minim realisasi, kreativitas membocorkan uang negara justru berjalan sangat progresif.
Auditor BPK dipaksa geleng-geleng kepala setelah menemukan “sedekah APBD” sebesar Rp671,9 juta yang mengalir mulus ke rekening para kontraktor untuk membiayai personel gaib, ahli abal-abal, hingga manusia berkemampuan membelah diri.
Berikut adalah rincian panggung sandiwara birokrasi yang sukses dipentaskan di dua SKPD kebanggaan PALI:
1. Diskominfostaper: Keajaiban “Tujuh Samurai” Pengganda Diri
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostaper) patut diacungi jempol karena sukses menghabiskan 99,23% anggaran (Rp893 juta) demi proyek masa depan bertajuk Smart City. Kota belum tentu smart, tapi penyedianya jelas jauh lebih smart.
-Kontrak & Invoice: Tertulis gagah membutuhkan 14 tenaga ahli.
-Fakta Lapangan: Auditor hanya menemukan 7 manusia bernyawa.
-Sihir Anggaran: Tujuh orang ini mendadak punya kekuatan supranatural untuk bekerja di dua proyek besar secara bersamaan pada jam yang sama. Sisa anggaran untuk 7 posisi “hantu” sebesar Rp342,2 juta untungnya tetap dicairkan penuh tanpa rasa bersalah oleh CV NwT.
2. Dinas PUTR: Komedi Satir Personel Tanpa Wujud dan Sertifikat KW
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) juga tidak mau kalah dalam urusan memanjakan pihak ketiga. Dari realisasi Rp2,1 miliar untuk 14 paket proyek, mereka berhasil menyumbang kerugian negara sebesar Rp329,6 juta lewat tiga skema komedi:
– 16 Personel Gaib: Dokumen mencatat belasan nama sibuk bekerja dan digaji mahal. Faktanya, mereka tidak pernah tahu atau hadir di lokasi proyek. Negara sukses menyumbang cuma-cuma Rp309,4 juta untuk membiayai pengangguran imajiner ini.
– Kualifikasi Suka-Suka: Pada proyek Pengawasan Kantor Bupati, CV PR mendaftarkan Site Engineering/Chief Inspector yang wajib memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Teknik Gedung Bangunan – Muda. Tapi demi asas “yang penting ada orangnya,” posisi vital ini diserahkan kepada seseorang yang modalnya cuma sertifikat pelaksana jalan raya. Selisih harga ahli asli vs ahli KW sebesar Rp11,5 juta masuk kantong penyedia.
– Manusia Multitasking : Seorang pengawas Ia mampu mengawasi proyek Pagar Gedung DPMPTSP sekaligus mengawasi proyek Jalan dalam Kota di saat bersamaan selama sebulan penuh. Atas ilmu melipat ruang dan waktu ini, kas daerah sempat diperas dobel Rp8,6 juta.
Sayangnya, romansa bagi-bagi rezeki uang rakyat ini harus berakhir antiklimaks akibat kedatangan auditor BPK yang kurang peka terhadap kreativitas ini. Direktur CV NwT, CV PR, dan CV AQCA dilaporkan langsung mendadak amnesia atas trik mereka, memilih “sepakat” sambil tersenyum kecut untuk mengembalikan uang ratusan juta tersebut ke Kas Daerah demi menghindari rompi oranye.
