BERITAOPINI.ID JAKARTA | Intelektual Muda Indonesia (IMI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperluas penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Melalui aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor Kementerian PU dan KPK, IMI menilai penanganan perkara tidak boleh berhenti pada pelaksana teknis semata, melainkan harus menyentuh seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan.
Koordinator Lapangan Aksi IMI, Abdul, menyatakan bahwa dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian PU pada periode anggaran 2023–2024 merupakan persoalan serius yang harus diusut secara menyeluruh dan transparan. Menurutnya, sebagai pimpinan tertinggi kementerian, Menteri PU Dody Hanggodo perlu memberikan penjelasan kepada publik terkait mekanisme pengawasan serta tata kelola proyek yang kini menjadi objek penyidikan aparat penegak hukum.
Selain meminta klarifikasi dari Menteri PU, IMI juga mendesak KPK untuk memeriksa Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar. Organisasi tersebut menilai penting untuk memastikan ada atau tidaknya keterkaitan, tanggung jawab, maupun kelalaian pengawasan dalam perkara yang tengah ditangani. IMI berpendapat bahwa publik berhak mengetahui siapa saja pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dan bagaimana sistem pengawasan berjalan sehingga dugaan korupsi dapat terjadi.
“Jangan sampai penegakan hukum hanya menyentuh pelaksana di lapangan. Publik berhak mengetahui siapa saja pihak yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan dan bagaimana sistem pengawasan berjalan sehingga dugaan korupsi ini bisa terjadi,” ujar Abdul dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, IMI meminta KPK untuk mengusut perkara hingga ke pihak-pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik kasus tersebut. Menurut organisasi itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesan tebang pilih dan benar-benar memberikan efek jera. IMI juga menilai perlu dilakukan audit investigatif terhadap seluruh proyek strategis di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga guna mengidentifikasi potensi penyimpangan yang lebih luas.
Dalam aksi tersebut, IMI menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, mendesak KPK memeriksa Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar. Kedua, meminta aparat penegak hukum memanggil dan meminta keterangan Menteri PU Dody Hanggodo. Ketiga, mendesak KPK mengusut perkara hingga ke aktor intelektual dan pengambil keputusan. Keempat, meminta audit investigatif terhadap seluruh proyek strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Kelima, menuntut transparansi penuh kepada publik terkait hasil penyidikan, aliran anggaran, dan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
IMI menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga terdapat kejelasan hukum dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Organisasi itu menilai penanganan perkara korupsi di sektor infrastruktur memiliki arti penting karena menyangkut penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar yang berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan nasional.
“Kami tidak ingin kasus ini berhenti di tengah jalan. KPK harus berani mengusut sampai ke akar-akarnya. Jika tidak ada perkembangan yang signifikan, kami siap menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar untuk memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu,” tegas Abdul.
Menurut IMI, transparansi, akuntabilitas, dan keberanian aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas perkara korupsi menjadi harapan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi tersebut meminta seluruh pihak terkait untuk mendukung proses penegakan hukum yang objektif dan terbuka demi menjaga kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
