BERITAOPINI.ID PALI, SUMSEL | Koalisi Masyarakat Lematang secara resmi menyatakan MOSI TIDAK PERCAYA terhadap PT. PHR Adera Field, PT. Pertamina Asset 2 Pendopo Field, serta PT. Devi Mandiri selaku pelaksana kerja Kendaraan Ringan Penumpang (KRP) di lingkungan operasional PT. PHR Adera Field.
Pernyataan ini lahir dari sikap ketidakpuasan dan kekecewaan mendalam atas ketidakhadiran pihak perusahaan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten PALI, yang sebelumnya diusulkan oleh Koalisi Masyarakat Lematang sebagai ruang resmi dialog antara masyarakat dan pihak perusahaan.
Ketidakhadiran tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan telah kami pandang sebagai:
Bentuk pengabaian terhadap lembaga resmi negara di tingkat daerah
Ketidakseriusan dalam merespons aspirasi masyarakat di wilayah operasional
Indikasi lemahnya komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial perusahaan
Dengan demikian, Koalisi Masyarakat Lematang menilai bahwa: perusahaan-perusahaan tersebut tidak lagi menunjukkan itikad baik dalam membangun komunikasi yang sehat dengan masyarakat Lematang.
Atas dasar itu, kami menyatakan:
1. MOSI TIDAK PERCAYA terhadap komitmen dialog dan keterbukaan PT. PHR Adera Field, PT. Pertamina Asset 2 Pendopo Field dan PT. Devi Mandiri, terkait isu tenaga kerja lokal, khususnya KRP.
2. Meminta DPRD Kabupaten PALI untuk mengambil sikap tegas berupa surat Rekomendasi kepada Disnakertrans Kabupaten PALI untuk audit menyeluruh tenaga Kerja Lokal yang bekerja di Operasional PT. PHR Adera Field.
3. Menuntut dilaksanakannya RDP ulang dengan kehadiran penuh pihak perusahaan dan perwakilan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Koalisi Masyarakat Lematang menegaskan bahwa sikap ini bukan sekadar reaksi emosional, melainkan bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab moral masyarakat atas keberadaan industri di wilayahnya sendiri.
Apabila sikap pengabaian ini terus berlanjut, maka Koalisi Masyarakat Lematang akan mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan yang lebih tegas dan terorganisir sesuai dengan mekanisme perjuangan masyarakat sipil.
