BERITAOPINI.ID OKU, SUMSEL | Aliansi Mahasiswa Universitas Baturaja (Unbara) melayangkan protes keras terhadap kebijakan birokrasi kampus yang mewajibkan kegiatan kuliah lapangan atau field trip. Kebijakan ini dinilai bukan lagi sebagai instrumen pendidikan, melainkan sarana pemerasan dan pungutan liar (pungli) sistematis yang berlindung di balik aturan akademik pada Sabtu, (4/7/2026).
Berdasarkan data yang dihimpun oleh perwakilan mahasiswa, sebanyak 9 dari 10 program studi (prodi) di lingkungan Unbara menjadikan kegiatan field trip ini sebagai syarat mutlak kelulusan. Mahasiswa diancam akan otomatis tidak lulus mata kuliah jika tidak membayar dan tidak mengikuti kegiatan tersebut, tanpa diberikan opsi tugas pengganti.
Pungutan Jutaan Rupiah Tanpa Transparansi
Perwakilan mahasiswa mengungkapkan adanya penarikan dana berkisar antara Rp3.000.000 hingga Rp3.600.000 per mahasiswa. Pungutan tersebut diduga bersifat ilegal karena disetor di luar rekening kas resmi universitas, tanpa disertai kuitansi negara yang sah, serta minim rincian alokasi anggaran yang jelas.
“Uang tersebut langsung diserahkan kepada panitia atau pihak ketiga yang disinyalir memiliki hubungan kerja sama khusus dengan oknum pejabat kampus dan instansi terkait,” ujar perwakilan mahasiswa dalam pernyataan tertulisnya.
Selain masalah biaya, mahasiswa juga menyoroti penentuan lokasi kunjungan yang dinilai tidak relevan dengan kurikulum dan capaian pembelajaran. Penentuan lokasi diduga sepihak dan telah disepakati lebih dulu oleh birokrasi kampus dengan mitra instansi demi kepentingan tertentu.
Tudingan “Dinas Sambil Berwisata” di Hari Ujian
Dari investigasi internal mahasiswa, sekitar 73% kegiatan field trip sengaja dijadwalkan pada hari libur atau pekan ujian. Jadwal ini dinilai sengaja dibuat bentrok agar mahasiswa tidak memiliki alasan untuk absen. Dampaknya, mahasiswa terpaksa membiayai perjalanan pejabat kampus dan tamu instansi yang diduga memanfaatkan momen ini untuk “berdinas sambil berwisata”.
Ironisnya, asas manfaat dari kegiatan ini dinilai sangat minim. Hasil survei internal menunjukkan hanya 28% mahasiswa yang merasa mendapatkan esensi pembelajaran. Sisanya, kegiatan hanya diisi dengan seremonial, foto bersama, dan pidato formalitas sebelum akhirnya pulang.
Tabrak Aturan dan Beri Ultimatum 3 Hari
Aliansi mahasiswa menegaskan bahwa kebijakan paksaan ini secara sadar telah melanggar sejumlah regulasi mutakhir, di antaranya:
1. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023: Pelanggaran terhadap prinsip bahwa kegiatan luar kampus harus selaras dengan capaian pembelajaran, transparan, dan tidak membebani finansial mahasiswa secara tidak sah.
2. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 (UU Tipikor): Penarikan dana tanpa dasar hukum yang sah demi keuntungan pribadi atau kelompok masuk dalam kategori tindak pidana korupsi dan pemerasan dalam jabatan.
Mahasiswa menuntut agar pihak rektorat Unbara segera mencabut kewajiban field trip, mengembalikan uang yang telah dipungut, serta melakukan audit investigatif terhadap oknum yang bermain di balik kerja sama ini.
“Kami memberikan waktu 3 hari kerja kepada pihak birokrasi untuk memberikan tanggapan memuaskan dan mencabut kebijakan ini. Jika diabaikan, kami akan melayangkan laporan resmi beserta seluruh bukti fisik ke Inspektorat Provinsi, Lembaga Perlindungan Sivitas Akademik, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta membuka kasus ini secara luas ke ruang publik,” tegas aliansi mahasiswa.
Hingga berita ini diturunkan, pihak rektorat Universitas Baturaja belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan gelombang protes yang dilayangkan oleh para mahasiswanya.
