BERITAOPINI.ID PALI, SUMSEL | Ketua DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten PALI, Muhammad Syafiyallah, S.Sos, yang akrab disapa Syafri, menanggapi pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten PALI yang menyebut rendahnya serapan APBD disebabkan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) takut salah dalam menggunakan anggaran karena adanya pengawasan dari masyarakat, LSM, dan media. SELASA, (7/7/2026).
Menurut Syafri, pernyataan tersebut justru menjadi ironi dalam tata kelola pemerintahan. Di satu sisi pemerintah terus berbicara mengenai percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain para pelaksana anggaran justru mengaku takut menjalankan kewenangan yang telah diberikan negara.
“Kalau benar penyebab rendahnya serapan anggaran adalah rasa takut, maka yang sedang mengalami krisis bukan APBD-nya, melainkan keberanian birokrasinya. Rakyat tidak pernah memilih pejabat untuk menjadi penonton pembangunan,” tegas Syafri.
Ia mengatakan, pengawasan publik adalah konsekuensi dari negara demokrasi. Oleh karena itu, tidak pantas apabila pengawasan justru dijadikan alasan untuk lambannya pembangunan.
“Lucu kalau media, LSM, dan masyarakat dijadikan momok. Bukankah sejak awal menjadi pejabat sudah tahu bahwa setiap rupiah uang rakyat pasti diawasi? Kalau baru sadar setelah duduk di kursi jabatan, berarti yang salah bukan pengawasnya, tetapi kesiapan mental pejabatnya.”
Syafri menilai, saat ini masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang sibuk merangkai alasan, tetapi birokrasi yang mampu menghasilkan karya nyata.
“Jangan sampai APBD hanya menjadi pajangan dalam buku anggaran. Setiap tahun disahkan, setiap tahun dipresentasikan, tetapi realisasinya jalan di tempat. Seolah-olah uang rakyat lebih nyaman tidur di kas daerah daripada berputar menjadi pembangunan.”
Ia bahkan menyindir bahwa jika rasa takut menjadi budaya di lingkungan OPD, maka Kabupaten PALI akan sulit bergerak cepat mengejar pembangunan.
“Kalau setiap tanda tangan dianggap seperti menandatangani surat vonis, lebih baik jangan menjadi Kepala OPD. Jabatan itu bukan hadiah, bukan pula tempat berlindung dari rasa takut. Jabatan adalah amanah yang menuntut keberanian mengambil keputusan berdasarkan aturan.”
Menurut Syafri, negara telah menyediakan berbagai instrumen pengamanan, mulai dari pengawasan internal, pendampingan Inspektorat, hingga pendampingan hukum dari Kejaksaan. Karena itu, tidak ada alasan bagi pejabat yang bekerja sesuai regulasi untuk takut menjalankan program.
“Yang seharusnya takut adalah mereka yang berniat menyimpang, bukan mereka yang bekerja benar. Jangan dibalik logikanya. Jangan sampai karena terlalu sibuk menjaga jabatan, akhirnya lupa menjalankan tanggung jawab jabatan.”
Dalam pandangan Syafri, rendahnya serapan anggaran bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga persoalan politik pemerintahan. Sebab, APBD merupakan instrumen utama kepala daerah untuk memenuhi janji-janji pembangunan kepada masyarakat.
“Masyarakat tidak memilih pemerintah untuk mendengar kalimat ‘kami takut’. Yang dipilih rakyat adalah pemerintahan yang mampu bekerja, berani mengambil keputusan, dan menghadirkan hasil. Kalau rasa takut lebih besar daripada semangat melayani, jangan heran kalau kepercayaan publik ikut menurun.”
Syafri menegaskan, DPD PGK Kabupaten PALI akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai bentuk kecintaan terhadap daerah.
“Kritik kami bukan untuk menghambat pemerintah. Justru kami ingin pemerintahan ini berhasil. Tetapi keberhasilan tidak akan lahir dari birokrasi yang lebih pandai mencari alasan daripada mencari solusi. Kabupaten PALI membutuhkan pejabat yang berani bekerja sesuai aturan, bukan pejabat yang berlindung di balik kata ‘takut’. Sebab sejarah tidak pernah mencatat daerah maju karena pejabatnya takut mengambil keputusan, melainkan karena mereka berani bekerja dengan integritas dan bertanggung jawab.”
