BERITAOPINI.ID NATUNA, KEPULAUAN RIAU | Pemerintah Kabupaten Natuna bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat koordinasi guna memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Natuna. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat, khususnya nelayan dan petani, sekaligus memperkuat ketahanan energi di wilayah perbatasan.
Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat I Lantai II Kantor Bupati Natuna pada Selasa (14/7/2026). Rapat dipimpin oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan, didampingi Wakil Bupati Jarmin Sidik dan Sekretaris Daerah Boy Wijanarko, serta dihadiri Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, pimpinan OPD, para camat, kepala desa, dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menyampaikan, “Distribusi BBM bersubsidi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat Natuna, khususnya nelayan dan petani. Sebagai daerah kepulauan dan perbatasan, kami masih menghadapi berbagai tantangan dalam penyediaan dan penyalurannya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Natuna, BPH Migas, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan agar distribusi BBM dapat berjalan lancar, tepat sasaran, serta mampu mendukung ketahanan energi dan aktivitas ekonomi masyarakat.”
Bupati juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna masih menghadapi sejumlah kendala dalam distribusi BBM bersubsidi, di antaranya penyerapan solar yang dipengaruhi kondisi cuaca, keterbatasan lembaga penyalur Pertalite di beberapa wilayah, minimnya armada pengangkut BBM yang memenuhi standar keselamatan, serta belum terbentuknya subpenyalur BBM di sejumlah daerah karena kendala administratif. Selain itu, distribusi minyak tanah ke beberapa pulau masih mengandalkan transportasi laut menggunakan kapal kayu akibat keterbatasan armada yang memenuhi standar keselamatan.
Lebih lanjut, Bupati mengatakan, “Saat ini Pemerintah Kabupaten Natuna sedang melakukan pemutakhiran data nelayan sebagai dasar penghitungan kebutuhan dan usulan kuota BBM bersubsidi. Kami berharap hasil pendataan tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penyesuaian kuota sehingga kebutuhan BBM bagi nelayan dapat terpenuhi secara optimal sesuai kondisi riil di lapangan.”
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto, menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. “BPH Migas berkomitmen memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Pengawasan dilakukan melalui pengendalian kuota, pemantauan distribusi, serta penindakan terhadap setiap bentuk penyalahgunaan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa BPH Migas juga terus mengembangkan sistem digital dalam proses penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi guna meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi pelayanan, terutama bagi nelayan dengan kapal di bawah 30 GT maupun petani yang menggunakan alat dan mesin pertanian.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna bersama BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, serta seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola distribusi BBM bersubsidi yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat ketahanan energi di wilayah perbatasan.
