BERITAOPINI.ID PALI, SUMSEL | Koordinator Front Perlawanan Rakyat (FPR) Kabupaten PALI, Edo Saputra, S.Pd., melontarkan kritik keras terhadap mencuatnya dugaan adanya permintaan uang oleh oknum anggota Polsek Penukal berinisial R sebagaimana diberitakan sejumlah media terkait penanganan perkara yang melibatkan Ayu Wandira.
Menurut Edo, apabila dugaan tersebut benar setelah melalui proses pemeriksaan yang sah, maka hal itu merupakan tamparan keras terhadap wajah penegakan hukum di Kabupaten PALI.
“Kalau benar untuk menangkap seorang terduga pelaku masyarakat masih diminta mengeluarkan uang jutaan rupiah, lalu untuk apa rakyat membayar pajak? Untuk apa negara menggaji aparat penegak hukum jika pelayanan hukum masih dipersepsikan memiliki tarif ?”
Edo menilai persoalan ini tidak boleh diselesaikan hanya dengan permintaan maaf ataupun pengembalian uang apabila memang pernah terjadi. Yang dibutuhkan masyarakat adalah keberanian institusi Polri membuktikan bahwa hukum masih memiliki wibawa.
“Jangan sampai muncul kesan seolah-olah hukum hanya tajam kepada rakyat kecil, tetapi tumpul terhadap oknum aparat yang diduga menyalahgunakan kewenangannya. Kepercayaan publik sedang berada di titik kritis. Jangan biarkan satu dugaan ini menjadi simbol matinya rasa keadilan di Kabupaten PALI.”
Ia juga menyoroti bahwa tindakan masyarakat yang memilih jalan sendiri tidak dapat dibenarkan secara hukum. Namun, negara harus berani mengevaluasi apakah pelayanan hukum telah benar-benar hadir ketika masyarakat meminta perlindungan.
“Tidak ada satu pun alasan yang membenarkan tindakan main hakim sendiri. Tetapi negara juga harus bercermin. Ketika masyarakat merasa pintu keadilan tertutup, rasa putus asa dapat berubah menjadi tindakan yang tidak rasional. Itulah sebabnya aparat harus menjadi solusi, bukan menambah persoalan.”
Edo meminta Propam Polda Sumatera Selatan bergerak cepat dan independen untuk memeriksa seluruh fakta, termasuk dugaan permintaan uang yang beredar di ruang publik.
Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran pidana maupun kode etik, maka oknum berinisial R wajib diproses secara hukum tanpa kompromi.
“Kami tidak membutuhkan sandiwara pencitraan. Kami membutuhkan ketegasan. Jika terbukti bersalah, copot, proses pidana, dan umumkan kepada publik. Jangan cukup diselesaikan di balik meja. Hukum tidak boleh berhenti di ruang mediasi ketika yang dipertaruhkan adalah kehormatan institusi negara.”
Lebih lanjut, Edo mengingatkan bahwa diamnya institusi terhadap dugaan serius hanya akan memperbesar kecurigaan publik.
“Masyarakat sekarang bukan lagi masyarakat yang mudah dibungkam. Semua orang bisa menilai. Semua orang bisa merekam. Semua orang bisa membandingkan. Ketika institusi lambat bertindak, opini publik akan bergerak lebih cepat daripada proses hukum. Dan ketika kepercayaan itu hilang, yang runtuh bukan hanya citra Polri, tetapi legitimasi negara di mata rakyat.”
Front Perlawanan Rakyat (FPR) Kabupaten PALI menyatakan akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan mendesak Kapolda Sumatera Selatan, Divisi Propam Polri, serta Kompolnas untuk memastikan pemeriksaan dilakukan secara objektif, profesional, dan transparan.
“Kami tidak sedang melawan institusi Polri. Kami sedang melawan segala bentuk penyalahgunaan kewenangan yang mencederai nama baik Polri. Justru karena kami ingin Polri dihormati, maka setiap oknum yang merusak kehormatan institusi harus ditindak tanpa pandang bulu. Rakyat tidak anti-polisi. Rakyat hanya anti terhadap aparat yang mengkhianati amanah dan menjadikan hukum seolah memiliki harga.”
