BERITAOPINI.ID PADANG, SUMATERA BARAT | Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak Kabupaten Solok bukan sekadar agenda lima atau enam tahun sekali untuk mengganti seorang wali nagari. Pilwana adalah momentum menentukan arah kehidupan masyarakat di tingkat paling dekat dengan rakyat.
Tahun 2026, sebanyak 23 nagari di Kabupaten Solok akan melaksanakan Pilwana serentak. Pemungutan suara dijadwalkan pada 9 September 2026. Pemerintah daerah membawa semangat “Sejuk Warganya, Damai Pilwananya.” Sebuah tema yang baik. Namun bagi kami, sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat Solok, pertanyaan yang lebih penting adalah: sejuk dan damai untuk siapa, dan setelah pemilihan selesai, nagari akan dibawa ke mana?
Pertanyaan tersebut bukan untuk menciptakan kegaduhan. Justru sebaliknya, pertanyaan itu lahir dari kepedulian.Sebab demokrasi tidak boleh berhenti pada pencoblosan. Demokrasi tidak boleh hanya diukur dari apakah TPS aman, suara dihitung, dan pemenang diumumkan. Demokrasi yang sehat harus mampu melahirkan pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, keberanian, dan keberpihakan kepada masyarakat.
PILWANA JANGAN DIREDUKSI MENJADI PERTARUNGAN KELUARGA
Kita harus jujur melihat realitas politik di tingkat nagari.Dalam kontestasi lokal, hubungan keluarga, kaum, suku, kedekatan sosial, dan jaringan pertemanan sering kali memiliki pengaruh besar. Itu adalah bagian dari realitas sosial masyarakat Minangkabau yang tidak bisa begitu saja dihapus.Namun jangan sampai hubungan tersebut menjadi satu-satunya ukuran dalam menentukan pemimpin. Jangan sampai seseorang dipilih hanya karena ia “orang kita”. Jangan sampai masyarakat memilih karena hubungan keluarga, kemudian menutup mata terhadap kapasitas dan rekam jejak calon.Nagari bukan milik satu keluarga. Nagari bukan milik satu kaum. Nagari bukan milik satu kelompok politik.Nagari adalah ruang hidup bersama.Karena itu, wali nagari yang terpilih harus mampu berdiri di atas semua kepentingan kelompok. Ia harus menjadi pemimpin bagi masyarakat yang memilihnya maupun bagi masyarakat yang tidak memilihnya.Di sinilah kedewasaan demokrasi masyarakat diuji.
KAMI TIDAK BERADA DI BELAKANG CALON, KAMI BERADA DI BELAKANG MASYARAKAT
Sebagai Ketua Umum HIMASS, saya ingin menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh kehilangan sikap kritis hanya karena momentum politik datang ke kampung halaman. HIMASS tidak berkepentingan menjadi kendaraan politik calon tertentu.HIMASS tidak hadir untuk mengarahkan masyarakat memilih siapa.HIMASS hadir untuk mengingatkan bahwa suara masyarakat memiliki harga yang jauh lebih mahal daripada sekadar uang, sembako, janji, ataupun kepentingan sesaat.Kami menghormati seluruh calon wali nagari yang mengikuti kontestasi secara demokratis. Tetapi penghormatan kepada calon tidak boleh membuat masyarakat kehilangan hak untuk mengkritisi gagasan, rekam jejak, kemampuan, dan integritas mereka. Calon wali nagari harus siap ditanya: Apa visi Anda untuk nagari?Apa program konkret Anda? Bagaimana Anda mengelola anggaran nagari? Bagaimana Anda membuka lapangan ekonomi bagi masyarakat? Apa yang akan Anda lakukan terhadap pemuda?Bagaimana Anda melibatkan perempuan? Bagaimana Anda meningkatkan pelayanan publik? Bagaimana Anda menyelesaikan persoalan sosial? Dan yang paling penting:Apa yang akan Anda lakukan ketika kepentingan pribadi bertabrakan dengan kepentingan masyarakat?Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang seharusnya menjadi isi utama demokrasi nagari.
JANGAN BIARKAN POLITIK UANG MEMBELI MASA DEPAN NAGARI
Kita juga tidak boleh menutup mata terhadap bahaya politik transaksional.Ketika suara masyarakat dapat dibeli dengan sejumlah uang, maka yang sebenarnya sedang dijual bukan hanya suara.Yang dijual adalah masa depan nagari.Hari ini mungkin masyarakat menerima uang.Besok masyarakat bisa kehilangan hak untuk menuntut pelayanan yang baik.Hari ini mungkin seseorang memberikan bantuan demi mendapatkan suara.Besok masyarakat bisa kehilangan keberanian untuk mengkritik ketika kebijakan tidak berpihak kepada mereka.Karena itu, masyarakat harus memahami bahwa memilih pemimpin bukanlah transaksi jual beli. Suara adalah mandat. Suara adalah kepercayaan. Dan kepercayaan masyarakat harus dipertanggungjawabkan oleh pemimpin setelah ia duduk di kursi kekuasaan.
Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menolak segala bentuk praktik yang merusak substansi demokrasi. Biarkan masyarakat memilih berdasarkan kapasitas, rekam jejak, gagasan, integritas, dan kebutuhan nagari.
PANITIA HARUS NETRAL, MASYARAKAT HARUS BERANI MENGAWASI
Kami juga memberikan perhatian kepada penyelenggara Pilwana. Panitia memiliki tanggung jawab besar memastikan proses berlangsung sesuai aturan, adil, transparan, dan dapat dipercaya.
Pemerintah Kabupaten Solok sendiri telah melakukan Bimbingan Teknis kepada panitia dari 23 nagari untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan profesionalisme penyelenggara. Ini harus menjadi modal penting agar seluruh tahapan berjalan sebagaimana mestinya.Tetapi profesionalisme tidak cukup hanya menjadi slogan. Netralitas harus terlihat dalam tindakan. Aturan harus berlaku kepada semua calon. Tidak boleh ada calon yang merasa mendapatkan perlakuan istimewa.Tidak boleh ada masyarakat yang takut menyampaikan dugaan pelanggaran.Dan tidak boleh ada kekuasaan yang digunakan untuk mengintervensi pilihan masyarakat.Karena ketika penyelenggara kehilangan kepercayaan publik, maka yang rusak bukan hanya satu tahapan Pilwana.Yang rusak adalah kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri.
PEMUDA JANGAN HANYA MENJADI PENONTON
Ada satu kelompok yang menurut saya harus mengambil posisi lebih penting dalam Pilwana: pemuda.Selama ini pemuda sering menjadi objek dalam setiap momentum politik. Diajak berkumpul. Diajak kampanye. Diajak memasang baliho.Diajak memenangkan calon. Tetapi setelah pemilihan selesai, pemuda kembali ditinggalkan.Ini harus diubah.
Pemuda nagari harus menjadi subjek pembangunan. Pemuda harus berani bertanya kepada calon tentang lapangan pekerjaan, ekonomi kreatif, digitalisasi nagari, pendidikan, olahraga, kewirausahaan, pertanian, perantauan, hingga pengembangan potensi wisata.Nagari tidak akan maju jika generasi mudanya hanya dipanggil ketika membutuhkan suara. Pemuda harus dipanggil ketika membicarakan masa depan. HIMASS sebagai organisasi mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong kesadaran tersebut.Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton dari proses politik yang berlangsung di kampungnya sendiri.
SETELAH MENANG, JANGAN ADA LAGI “KAMI DAN MEREKA”
Kepada siapa pun yang nantinya terpilih menjadi wali nagari, kami ingin menyampaikan satu pesan: Setelah Anda menang, berhentilah menjadi calon. Jadilah wali nagari. Jangan lagi ada “kami” dan “mereka”. Jangan ada nagari yang hanya diperhatikan karena menjadi basis suara. Jangan ada masyarakat yang diperlakukan berbeda karena pilihan politiknya. Jangan ada pembangunan yang menjadi alat balas jasa. Pemimpin yang besar bukanlah pemimpin yang hanya mampu memenangkan pemilihan. Pemimpin yang besar adalah pemimpin yang mampu memenangkan kepercayaan masyarakat setelah pemilihan selesai. Karena memenangkan kontestasi hanya membutuhkan suara.Tetapi memenangkan hati masyarakat membutuhkan kerja.
HIMASS: INDEPENDEN, KRITIS, DAN BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT
Sebagai Ketua Umum HIMASS, saya menegaskan bahwa sikap kami sederhana.HIMASS tidak berpihak kepada calon. HIMASS berpihak kepada proses demokrasi yang sehat dan kepentingan masyarakat.Kami mendukung Pilwana yang jujur.Kami mendukung Pilwana yang adil.Kami mendukung Pilwana yang transparan.Kami mendukung Pilwana yang damai.Tetapi damai bukan berarti membungkam kritik.Sejuk bukan berarti mahasiswa harus diam.Kondusif bukan berarti masyarakat tidak boleh bertanya.
Justru demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memungkinkan masyarakat bertanya, mengkritik, mengawasi, dan menentukan pilihannya tanpa tekanan. Kami percaya bahwa perbedaan pilihan politik tidak boleh menghancurkan hubungan sosial masyarakat. Berbeda pilihan bukan berarti bermusuhan. Berbeda pilihan bukan berarti berbeda saudara.
Setelah 9 September, siapa pun yang menang dan siapa pun yang kalah, kita tetap akan tinggal di nagari yang sama, minum dari sumber yang sama, menggunakan jalan yang sama, dan mewariskan nagari yang sama kepada anak cucu kita.Maka jangan biarkan Pilwana meninggalkan luka yang lebih panjang daripada masa jabatan seorang wali nagari.
AKHIRNYA, MASYARAKATLAH PEMEGANG MANDAT
Pilwana bukan hanya tentang siapa yang mendapatkan kursi wali nagari.Pilwana adalah tentang siapa yang dipercaya memegang amanah masyarakat.Karena itu, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solok, gunakan hak pilih dengan akal sehat dan hati nurani.Lihat rekam jejaknya. Dengar gagasannya. Ukur kapasitasnya.Periksa integritasnya. Dan jangan menjual suara hanya karena kepentingan sesaat.Sebab ketika surat suara masuk ke kotak suara, yang kita masukkan bukan sekadar selembar kertas.Kita sedang menitipkan masa depan nagari.Kepada seluruh calon wali nagari, bertandinglah dengan gagasan, bukan dengan kebencian.Kepada panitia, jalankan amanah dengan netralitas dan profesionalisme.Kepada pemerintah, pastikan demokrasi nagari berjalan tanpa intervensi kepentingan.Kepada masyarakat, jangan takut menggunakan hak politik.
Dan kepada pemuda, jangan hanya menjadi penonton. Awasi. Kawal. Kritik. Dan ikut membangun.Karena nagari yang besar tidak lahir hanya dari seorang wali nagari yang hebat. Nagari yang besar lahir dari masyarakat yang sadar bahwa kekuasaan adalah amanah, demokrasi adalah tanggung jawab, dan masa depan nagari adalah milik kita bersama.
PILWANA BOLEH SELESAI DALAM SATU HARI.TETAPI TANGGUNG JAWAB KITA TERHADAP NAGARI TIDAK BOLEH BERHENTI SETELAH PENCOBLOSAN.
Oleh: Muhammad Nurrefanza
Ketua Umum HIMASS
