BERITAOPINI.ID PALI, SUMSEL | Di tengah sorotan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan, keberadaan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Anita Mariani SE, MM, Ak., CA, kembali dipertanyakan. Jum’at, (11/9/2026).
Ketua Aliansi Pemuda Peduli PALI (AP3), Abu Rizal, menilai kondisi keuangan daerah yang tengah menghadapi berbagai persoalan membutuhkan kehadiran dan tanggung jawab penuh pejabat yang memiliki kewenangan strategis, khususnya Kepala BPKAD.
“Ini bukan situasi normal. Ada persoalan SPM yang disebut terkendala keterbatasan anggaran, penyesuaian sumber dana dan bongkar-pasang mata anggaran dalam DPA SKPD, sementara pembahasan APBD Perubahan juga sedang berjalan. Dalam kondisi seperti ini, kepala BPKAD seharusnya berada di tempat dan memastikan roda pengelolaan keuangan berjalan,” tegas Abu Rizal.
Ia juga mempertanyakan pengajuan cuti panjang Anita Mariani di tengah agenda pemerintahan yang dinilai membutuhkan kehadiran kepala badan secara langsung.
Menurut Abu Rizal, aparatur pemerintah dituntut memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Karena itu, pejabat yang memegang posisi strategis juga harus menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang sama.
“Kalau memang ada alasan yang sah untuk cuti, tentu itu hak setiap ASN sesuai ketentuan. Tetapi dari sisi kepentingan pemerintahan, publik berhak mempertanyakan apakah momentum cuti tersebut tepat ketika daerah sedang menghadapi persoalan keuangan dan agenda anggaran yang sangat penting,” ujarnya.
AP3 juga menyoroti intensitas perjalanan dinas luar daerah yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Abu Rizal meminta agar setiap perjalanan dinas pejabat tidak sekadar dilihat dari frekuensinya, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan tujuan, hasil, serta manfaatnya bagi Kabupaten PALI.
“Jangan sampai perjalanan dinas banyak, tetapi persoalan di dalam daerah justru semakin menumpuk. Publik membutuhkan hasil yang konkret, terlebih kondisi keuangan daerah sedang menjadi perhatian,” katanya.
Ia menyebut persoalan keterbatasan fiskal, potensi defisit, ketekoran kas hingga ketidakpastian pembayaran kepada pihak ketiga merupakan persoalan serius yang membutuhkan kepemimpinan dan koordinasi kuat dari BPKAD.
Karena itu, Abu Rizal mendesak Bupati PALI melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala BPKAD.
“Bupati sebagai pimpinan tertinggi harus mengevaluasi. Jika seorang pejabat tidak mampu atau tidak sanggup menjalankan kewajiban strategisnya di tengah kondisi keuangan daerah yang membutuhkan perhatian serius, jangan dipaksakan. Kalau memang tidak mampu membawa pengelolaan keuangan PALI ke arah yang lebih baik, kami mendesak yang bersangkutan mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya,” tegasnya.
Meski demikian, AP3 menegaskan kritik tersebut bukan tuduhan terhadap pribadi Anita Mariani. Pihaknya meminta seluruh persoalan dibuktikan melalui data, dokumen dan mekanisme pemerintahan yang berlaku.
“Kami tidak sedang menghakimi. Kami meminta transparansi, tanggung jawab dan kehadiran pejabat sesuai tugasnya. Kalau ada alasan atau penjelasan mengenai cuti dan persoalan keuangan yang dipersoalkan, silakan disampaikan kepada publik agar pemberitaan tetap berimbang,” pungkas Abu Rizal.
Hingga berita ini ditulis, Anita Mariani belum memberikan keterangan langsung terkait sorotan tersebut. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka sesuai prinsip jurnalistik.
