BERITAOPINI.ID, MUARA ENIM, SUMSEL | Maraknya kasus dugaan korupsi yang dari tahun ke tahun melibatkan pejabat maupun penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Muara Enim kembali menjadi sorotan publik.
Aktivis Muara Enim, Andika Maulana, menilai persoalan korupsi tidak boleh semata-mata dipandang sebagai persoalan hukum.jum’at 11/07/2026 Menurutnya, berbagai kasus yang muncul harus menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk melakukan evaluasi dan berbenah demi masa depan Kabupaten Muara Enim.
Andika menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengawal jalannya pemerintahan, termasuk dalam setiap momentum politik dan pemilihan umum.
“Jangan sampai setiap pemilu masyarakat hanya menjadi objek sasaran politik. Masyarakat harus menjadi subjek yang menentukan arah pembangunan daerah, bukan hanya dimanfaatkan ketika membutuhkan suara,” ujar Andika.
Ia menilai pemberantasan korupsi harus dilakukan secara serius, transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Setiap dugaan tindak pidana korupsi, kata dia, harus diproses berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Koruptor harus kita lawan bersama. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum,” tegasnya.
Minta Aparat Penegak Hukum Profesional
Di sisi lain, Andika mengingatkan aparat penegak hukum agar menjalankan tugas secara profesional, independen, transparan, dan berintegritas.
Menurutnya, penegakan hukum harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus rasa keadilan bagi masyarakat. Setiap proses hukum, mulai dari pemeriksaan hingga operasi tangkap tangan (OTT), harus dilakukan berdasarkan fakta, bukti, dan prosedur hukum yang jelas.
Hal tersebut dinilai penting agar proses penegakan hukum tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Jangan sampai setiap penangkapan, pemeriksaan maupun OTT kemudian menimbulkan kesan seolah-olah merupakan pesanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Aparat penegak hukum harus mampu menunjukkan bahwa setiap tindakan dilakukan berdasarkan fakta, bukti dan aturan hukum,” katanya.
Andika menilai kepercayaan publik merupakan modal penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penegakan hukum harus terus dijaga.
Ajak Masyarakat Kawal Pemerintahan
Lebih jauh, Andika mengajak seluruh masyarakat Muara Enim, tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen daerah untuk bersama-sama membangun budaya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Ia menekankan bahwa masyarakat tidak boleh bersikap apatis terhadap jalannya pemerintahan.
“Muara Enim adalah rumah kita bersama. Mari kita bersatu membangun kabupaten ini menjadi lebih baik. Kita harus berani mengawal pemerintahan, kritis terhadap kebijakan, tetapi tetap mengedepankan data, hukum dan aspek keadilan,” tuturnya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari pembangunan fisik maupun pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan yang bersih, keadilan, kualitas pelayanan publik, transparansi anggaran, serta partisipasi masyarakat juga harus menjadi bagian penting dalam menentukan masa depan Muara Enim.
“Jangan biarkan korupsi menjadi budaya. Jangan pula masyarakat apatis. Kita harus membangun Muara Enim dengan semangat perubahan, menjunjung tinggi keadilan dan memastikan hukum berlaku bagi siapa saja,” pungkas Andika.
