BERITAOPINI.ID PALEMBANG, SUMSEL | DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan melakukan langkah advokasi dan pendampingan terhadap keluarga “S” warga Kabupaten Banyuasin, yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Malaysia.
Upaya pendampingan ini dilakukan setelah pihak keluarga menerima kabar mengkhawatirkan dari “S” pada 17 November 2026. Saat itu, “S” menghubungi Sari Widyawati, Wakabid Perempuan dan Anak Kabupaten PALI, dan mengabarkan bahwa dirinya berada di Malaysia setelah mendapat tawaran pekerjaan bersama dua orang rekannya.
Namun, situasi berubah setelah mereka tiba di Malaysia. Paspor ketiganya diduga ditahan. Bahkan, dua orang rekannya telah diberangkatkan melalui pelabuhan di Malaysia dan hingga kini tidak dapat dihubungi.
Dalam komunikasi tersebut, “S” menyampaikan ketakutan dan kebingungannya karena dirinya juga dikabarkan akan diberangkatkan pada sore harinya. Ia sempat mengirimkan titik lokasi melalui fitur berbagi lokasi (share location) yang menunjukkan keberadaannya di wilayah Malaysia. Setelah itu, komunikasi dengan “S” terputus dan hingga kini belum dapat dihubungi kembali.
Menindaklanjuti informasi tersebut, atas arahan Ketua dan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumsel, dilakukan langkah koordinasi dan pendampingan terhadap keluarga korban.
Pada 18 November 2026, Ketua DPC PDI Perjuangan Banyuasin, Sukardi, bersama jajaran PAC Sumber Mukti melakukan penelusuran berdasarkan alamat dan identitas korban. Mereka berhasil menemukan kediaman ayah “S” dan memfasilitasi keberangkatannya ke Palembang untuk menempuh jalur pelaporan resmi. Ayah korban, “J”, beserta adik “S”, tiba di Palembang sekitar pukul 20.00 WIB.
Selanjutnya, pada 19 November 2026, Wakabid Kaderisasi DPD PDI Perjuangan Sumsel, Miftahul Firdaus, Ketua DPC PDI Perjuangan Banyuasin Sukardi, Wakabid Perempuan dan Anak Kabupaten PALI Sari Widyawati, bersama Jumanut, mendatangi Polda Sumsel untuk menyampaikan laporan terkait dugaan peristiwa tersebut.
Namun, setelah melakukan konseling dan peemaparan kasus, laporan yang diajukan belum dapat diterima oleh Polda Sumsel karena peristiwa tersebut dinilai sebagai kasus orang hilang dikarenakan riwayat awalnya terputus putus serta bukti awal kejadian perkara yang berada di luar sumatera selatan sehingga belum dapat menarik aduan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Tidak berhenti di situ, rombongan kemudian melanjutkan upaya pelaporan ke Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Laporan tersebut diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Pendampingan ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab kemanusiaan untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang diduga menghadapi persoalan serius di luar negeri.
DPD PDI Perjuangan Sumsel berharap BP3MI bersama instansi terkait dapat segera melakukan penelusuran, berkoordinasi dengan pihak berwenang di Malaysia, serta memastikan keberadaan dan keselamatan “S” maupun dua rekannya.
Bagi keluarga, yang paling utama saat ini adalah mendapatkan kepastian keberadaan “S” dan memastikan dirinya dapat kembali ke tanah air dengan selamat.

















