Example floating
Example floating
Example 468x60 Example 468x60
BeritaHeadlineKota PalembangSumatera Selatan

MENGUJI NURANI DAN KEADILAN: EDISON BUPATI NON AKTIF MUARA ENIM, TUMBAL KEKUASAAN KAH ? 

646
×

MENGUJI NURANI DAN KEADILAN: EDISON BUPATI NON AKTIF MUARA ENIM, TUMBAL KEKUASAAN KAH ? 

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BERITAOPINI.ID PALEMBANG, SUMSEL | Penegakan hukum seharusnya menjadi jalan untuk menemukan kebenaran, bukan panggung untuk mengorbankan seseorang. Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard di Kabupaten Muara Enim yang menyeret nama Bupati Edison, publik tidak boleh berhenti hanya pada siapa yang ditangkap. Publik berhak mengetahui siapa yang merencanakan, siapa yang menyusun anggaran, siapa yang menyetujui, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang sesungguhnya harus bertanggung jawab.

Pemerhati hukum dan politik, Kgs. M. Ilham Akbar, S.H., M.H., yang dikenal dengan Gus Ilham, menyampaikan keprihatinan mendalam atas perkara tersebut. Ia mengingatkan agar proses hukum tidak kehilangan keberanian untuk menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk kemungkinan adanya kepentingan politik di balik persoalan yang sedang bergulir.

“Saya tidak sedang mengatakan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Itu kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan. Tetapi saya ingin mengingatkan, jangan sampai hukum hanya tajam kepada orang yang sedang berada di hadapan kita, sementara pihak-pihak yang memiliki peran dalam proses awal justru tidak tersentuh pemeriksaan,” ujarnya.

Menurut Gus Ilham, ada satu hal mendasar yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat: Edison tidak ikut menyusun APBD Tahun Anggaran 2025.

Edison dilantik sebagai Bupati Muara Enim oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Ia kemudian mengikuti kegiatan Retret Kepala Daerah hingga 28 Februari 2025. Sementara itu, proses penyusunan, pembahasan, dan persetujuan anggaran tahun 2025 telah berlangsung melalui tahapan pemerintahan sebelumnya.

Karena itu, menurut Gus Ilham, kronologi perencanaan dan penganggaran Smartboard harus dibuka secara terang-benderang. Jangan sampai persoalan yang proses awalnya berlangsung sebelum seseorang menjabat kemudian dibebankan seluruhnya kepada orang tersebut tanpa pemeriksaan atas peran setiap pihak.

“Kalau perencanaan dan penganggarannya memang telah disusun serta disetujui sebelum Edison dilantik, maka siapa yang menyusun? Siapa yang membahas? Siapa yang mengetok palu? Siapa yang menentukan kebutuhan dan spesifikasinya? Siapa yang mengendalikan proses pengadaan? Semua harus diperiksa. Jangan hanya bertanya siapa yang akhirnya terseret OTT,” katanya.

TANGGUNG JAWAB PIDANA TIDAK BOLEH DIBANGUN DI ATAS ASUMSI JABATAN

Gus Ilham menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban pribadi. Jabatan kepala daerah tidak otomatis menjadikan seseorang bertanggung jawab atas seluruh keputusan yang pernah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya. Sebaliknya, keterlibatan dalam pelaksanaan setelah seseorang menjabat juga harus diperiksa berdasarkan bukti, bukan asumsi.

Baginya, persoalan Smartboard tidak boleh dipotong hanya pada satu peristiwa. Penegakan hukum harus menelusuri seluruh mata rantai, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pembahasan APBD, penyusunan spesifikasi, proses pemilihan penyedia, kontrak, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, hingga aliran uang yang diduga berkaitan dengan perkara.

 

Jangan sampai pemeriksaan hanya berhenti pada orang yang kebetulan sedang memegang jabatan ketika persoalan tersebut mencuat.

 

JANGAN ABAIKAN NAMA-NAMA YANG MUNCUL DALAM KRONOLOGI

 

Gus Ilham juga menyoroti pernyataan-pernyataan Edison yang, menurut informasi yang berkembang, beberapa kali menyinggung peran pemerintahan sebelumnya, termasuk mantan penjabat kepala daerah.

 

Pernyataan tersebut tentu tidak serta-merta membuktikan keterlibatan siapa pun. Namun, apabila terdapat informasi, keterangan, dan bukti yang relevan, semuanya wajib diuji secara objektif.

 

“Kalau ada nama yang disebut, periksalah. Kalau ada dokumen yang mengarah ke pihak tertentu, telusurilah. Jangan berhenti hanya karena seseorang pernah atau sedang memiliki kedudukan. Hukum harus berani memeriksa siapa pun, tanpa melihat jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik,” ucapnya.

 

Ia menilai, keadilan tidak akan pernah tercapai apabila penegakan hukum hanya berfokus pada orang yang telah berada dalam proses hukum, tetapi tidak berani menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

 

“Jangan sampai sebuah peristiwa hanya dilihat dari siapa yang tertangkap, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh ditelusuri siapa yang menggerakkan rangkaian peristiwanya. Kalau memang ada pihak yang merancang, mengarahkan, atau mengambil keuntungan dari situasi ini, ungkap dengan bukti. Jangan biarkan kebenaran berhenti di tengah jalan,” ujarnya.

 

JANGAN JADIKAN PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI ALAT PERTARUNGAN KEKUASAAN

 

Gus Ilham mengingatkan bahwa kepala daerah merupakan jabatan publik yang lahir dari proses demokrasi. Ketika seorang kepala daerah tersandung perkara hukum, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jernih dan proses hukum yang adil.

 

Jangan sampai perkara hukum menjadi ruang bagi pertarungan kepentingan politik yang justru mengaburkan kebenaran.

 

Menurutnya, kemungkinan adanya kepentingan politik di balik perkara Edison patut diuji secara objektif, bukan langsung dipercaya ataupun ditolak. Apalagi jika terdapat rangkaian peristiwa, perbedaan kepentingan, dan keterangan yang belum seluruhnya dibuka kepada publik.

“Jangan sampai seseorang yang sedang berusaha menjalankan pemerintahan justru menjadi korban pertarungan kepentingan. Tetapi saya juga tidak meminta siapa pun kebal hukum. Saya hanya meminta satu hal: tegakkan hukum berdasarkan fakta, bukan berdasarkan siapa yang paling mudah dijadikan tersangka,” ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Sementara Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Prinsip praduga tidak bersalah juga harus dihormati selama proses peradilan berlangsung.

SAYA TIDAK MEMBELA KORUPSI, SAYA MEMBELA KEADILAN

Gus Ilham menegaskan bahwa kritiknya bukanlah pembenaran terhadap tindak pidana korupsi. Korupsi harus diberantas tanpa kompromi. Namun, pemberantasan korupsi juga tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan, mengabaikan fakta, ataupun membiarkan pihak yang memiliki peran luput dari pertanggungjawaban.

“Kalau Edison terbukti melakukan tindak pidana, silakan proses sesuai hukum. Tetapi kalau ada pihak lain yang ikut merencanakan, menyusun, menyetujui, melaksanakan, atau mengambil keuntungan dari proyek tersebut, jangan biarkan mereka berlindung di balik bayang-bayang kekuasaan,” tuturnya.

 

“Edison bukan orang yang berada di atas hukum. Tetapi Edison juga bukan orang yang boleh dikorbankan atas nama hukum. Jangan hukum seseorang hanya karena ia sedang berada di kursi kekuasaan ketika persoalan itu meledak. Telusuri siapa yang memulai, siapa yang merancang, siapa yang menjalankan, dan siapa yang menikmati hasilnya,” lanjutnya.

“Jangan sampai yang lemah menanggung seluruh beban, sementara yang kuat bersembunyi di balik sejarah dan keputusan masa lalu. Jangan sampai keadilan hanya menjadi milik mereka yang memiliki kuasa untuk mengatur cerita,” ungkapnya.

BIROKRAT PROFESIONAL DI TENGAH RIMBA POLITIK

Ada dimensi politik yang tidak boleh diabaikan dalam membaca posisi Edison setelah terpilih menjadi Bupati Muara Enim.

Edison bukanlah politisi yang tumbuh melalui proses kaderisasi partai politik selama bertahun-tahun. Ia berasal dari kalangan birokrat profesional dengan perjalanan karier di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Karier birokrasi yang ditempuhnya dibangun melalui pengalaman, kompetensi, jenjang jabatan, dan sistem meritokrasi yang menuntut profesionalitas. Ia ditempa dalam lingkungan kerja yang memiliki aturan, struktur, ukuran kinerja, serta mekanisme pertanggungjawaban administratif.

 

Namun, dunia birokrasi dan dunia politik bukanlah dua arena yang bekerja dengan logika yang sama.

Di dunia birokrasi, seseorang dapat membangun reputasi melalui kompetensi, prestasi, integritas, dan pengabdian. Akan tetapi, di dunia politik, kekuatan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas profesional. Ada jaringan partai, konsolidasi kekuasaan, kepentingan kelompok, loyalitas politik, serta dinamika koalisi yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Di sinilah kerentanan politik Edison patut dibaca.

Ia mungkin unggul dalam kompetisi profesional birokrasi, tetapi belum tentu memiliki kekuatan politik yang sama dengan mereka yang telah lama hidup dalam ekosistem partai dan pertarungan kekuasaan.

Edison memasuki jabatan kepala daerah dengan latar belakang seorang birokrat, bukan sebagai politisi yang telah lama membangun mesin politiknya sendiri. Kondisi tersebut berpotensi membuat posisi politiknya lebih rentan, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan-kepentingan yang telah mengakar dalam struktur kekuasaan daerah.

Gus Ilham memandang bahwa seorang birokrat profesional yang memasuki dunia politik membutuhkan ruang untuk membangun konsolidasi, memperkuat kepercayaan, dan menyelaraskan kepentingan pemerintahan dengan berbagai kekuatan politik.

Tanpa dukungan politik yang kokoh, kemampuan teknokratis seorang kepala daerah bisa saja tidak cukup untuk menghadapi dinamika kekuasaan.

“Jangan mengukur seorang birokrat dengan ukuran seorang politisi, dan jangan pula menganggap keunggulan profesional otomatis menjadi kekuatan politik. Keduanya memiliki medan, aturan, dan tantangan yang berbeda,” katanya.

Namun, justru karena itulah masyarakat harus berhati-hati. Jangan sampai kelemahan jaringan politik seseorang menjadikannya mudah disudutkan, dikucilkan, atau bahkan menjadi sasaran pertarungan kepentingan.

Apakah kerentanan politik Edison berkaitan dengan perkara yang kini dihadapinya? Pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan prasangka. Tetapi juga tidak boleh dilarang untuk diajukan. Harus ada pemeriksaan objektif terhadap seluruh rangkaian peristiwa, termasuk kemungkinan adanya kepentingan politik yang bermain di belakangnya.

EDISON ORANG BARU, TETAPI PERSOALAN LAMA BELUM TENTU PERGI

Gus Ilham kemudian mengajak publik melihat persoalan ini dari perspektif yang lebih luas, yakni mengenai warisan kekuasaan dan kompleksitas membenahi sebuah pemerintahan.

Menurutnya, Edison adalah orang baru di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim. Meskipun telah menduduki kursi Bupati, bukan berarti ia secara otomatis mengenal seluruh persoalan, jaringan kepentingan, kebiasaan birokrasi, dan relasi kekuasaan yang telah terbentuk jauh sebelum dirinya menjabat.

Dalam sebuah pemerintahan, selalu ada warisan kebijakan, pola kerja, jejaring kepentingan, bahkan persoalan lama yang tidak seluruhnya dapat diketahui oleh seorang kepala daerah baru dalam waktu singkat

Ada proses adaptasi, konsolidasi, pemetaan persoalan, dan pembenahan institusi yang membutuhkan waktu.

Gus Ilham menggunakan dinamika pemerintahan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai sebuah perbandingan.

Menurutnya, bahkan seorang Presiden Republik Indonesia yang memiliki kewenangan konstitusional sangat besar pun menghadapi tantangan dalam mengonsolidasikan pemerintahan dan memastikan seluruh jajaran bekerja sesuai dengan arah kepemimpinannya.

Ia menyinggung dinamika politik nasional yang berkembang selama kurang lebih dua tahun, termasuk munculnya persoalan serius terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden yang dikaitkan dengan seorang jenderal berinisial LSP, serta berbagai dugaan lain yang perlu dibuktikan melalui proses hukum.

Bagi Gus Ilham, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang telah mengakar dalam struktur kekuasaan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pergantian kepemimpinan.

“Kalau seorang Presiden saja membutuhkan proses untuk mengenali, mengevaluasi, dan mengonsolidasikan seluruh kekuatan di dalam pemerintahannya, bagaimana mungkin seorang Bupati yang baru menjabat langsung dituntut mengenali seluruh persoalan dan jaringan kepentingan yang telah terbentuk selama bertahun-tahun?,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa perbandingan tersebut bukan untuk menyamakan persoalan pemerintahan pusat dengan perkara di Muara Enim, melainkan untuk menjelaskan bahwa pembenahan institusi membutuhkan waktu, keberanian, dan kemampuan membaca persoalan secara menyeluruh.

Edison baru memasuki lingkungan pemerintahan kabupaten, sementara orang-orang, kebijakan, kebiasaan, dan jaringan yang telah lama berada di dalamnya belum tentu ikut berganti.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, pergantian pemimpin tidak otomatis berarti pergantian seluruh ekosistem kekuasaan.

“Jangan berharap seseorang yang baru datang bisa langsung mengetahui seluruh persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Tidak mungkin dalam waktu satu tahun seseorang langsung mengenali semuanya, apalagi jika persoalan tersebut telah mengakar dalam struktur pemerintahan,” ujarnya.

Gus Ilham menyebut fenomena tersebut sebagai keberadaan “virus-virus lama” dalam pemerintahan. Sebuah metafora untuk menggambarkan pola, kepentingan, dan persoalan yang mungkin masih bertahan meskipun kepemimpinan telah berganti.

Karena itu, menurutnya, yang harus dilakukan bukan sekadar mencari siapa yang sekarang berada di puncak pemerintahan, melainkan membongkar secara objektif persoalan yang diwariskan dari masa sebelumnya.

Jangan sampai orang yang baru memasuki rumah justru harus menanggung seluruh kesalahan mereka yang telah lama tinggal di dalamnya.

Jangan sampai seorang birokrat profesional yang baru memasuki arena politik harus menghadapi seluruh konsekuensi dari persoalan lama yang belum tentu ia rancang, ia ketahui, ataupun ia nikmati.

Namun, semua itu tetap harus diuji melalui fakta dan alat bukti. Sebab, status sebagai pemimpin baru bukan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban atas tindakan yang benar-benar dilakukannya selama menjabat.

POLITIK BOLEH KERAS, HUKUM TIDAK BOLEH KEHILANGAN NURANI

Gus Ilham menegaskan bahwa persoalan Edison harus menjadi momentum untuk menguji kualitas penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Seorang kepala daerah tidak boleh kebal hukum. Namun, seorang kepala daerah juga tidak boleh dijadikan tumbal untuk menutupi persoalan yang lebih besar.

Politik boleh keras, tetapi tidak boleh kehilangan nurani. Persaingan boleh tajam, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan. Dan hukum tidak boleh menjadi alat untuk menyelesaikan pertarungan yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme politik yang bermartabat.

Ia menutup pernyataannya dengan sebuah pesan tegas:

“Memberantas korupsi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan seseorang demi kepentingan politik kekuasaan. Hukum harus mencari kebenaran, bukan mencari tumbal. Edison boleh diperiksa, Edison boleh dimintai pertanggungjawaban, tetapi seluruh pihak yang memiliki peran juga harus diperiksa berdasarkan bukti,” tegasnya.

“Jangan sampai yang baru datang harus menanggung seluruh dosa masa lalu. Jangan sampai yang sedang duduk di kursi kekuasaan menjadi satu-satunya pihak yang diminta bertanggung jawab, sementara mereka yang mungkin telah membangun dan menikmati sistem sebelumnya tidak pernah benar-benar ditelusuri,” lanjutnya.

“Pemerintahan boleh berganti, tetapi virus-virus lama belum tentu ikut pergi. Karena itu, jangan hanya periksa siapa yang sedang memimpin ketika persoalan meledak. Telusuri siapa yang memulai, siapa yang merancang, siapa yang menjalankan, siapa yang mengambil keuntungan, dan siapa yang selama ini bersembunyi di balik sejarah kekuasaan. Sebab, keadilan tidak boleh berhenti pada orang yang paling mudah dijadikan tumbal,” tutupnya.

Oleh: Kgs. M. Ilham Akbar, S.H., M.H. (Gus Ilham)

Pemerhati Hukum dan Politik

Example 300250 Example 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 468x60