BERITAOPINI.ID KUPANG NTT | BEM PT Unwira Kupang dan FMN Kupang menggelar diskusi publik untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026. Dalam diskusi publik yang digelar di Aula St. Hendrikus Unwira Kupang, Jumat (1/5/2026), mahasiswa menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Kepala Dinsos Nakertrans Provinsi NTT Yosef Rasi, Ketua KSPSI NTT Stanis Tefa, Sekretaris Apindo NTT Toni Angtariksa Dima, dan akademisi FISIP Undana Ernestus Holivil.
Ketua KSPSI NTT, Stanis Tefa,SH menegaskan bahwa persoalan mendasar buruh di NTT belum pernah benar-benar diselesaikan. “Masih banyak pekerja yang haknya belum dibayar sesuai standar. Persoalan upah, jam kerja, hingga perlindungan tenaga kerja masih menjadi keluhan utama,” tegas Stanis.
Ia menyebut perselisihan hubungan industrial di NTT masih berkutat pada empat masalah klasik perselisihan hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta konflik antar serikat pekerja.
Menurutnya, pekerja di NTT masih menghadapi kenyataan pahit berupa upah yang tidak layak, jam kerja yang kerap melanggar aturan, dan lemahnya perlindungan hukum.
Sementara itu, Sekretaris Apindo NTT, Toni Angtariksa Dima, mengakui bahwa perlindungan pekerja masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Namun ia menilai ada hambatan administratif, terutama pada kelengkapan data pekerja yang berdampak pada proses BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Di sisi lain, Toni menyoroti beratnya beban pengusaha di NTT akibat tingginya biaya logistik dari luar daerah yang berdampak pada harga produksi.
“Biaya pengiriman terus naik, tetapi pengusaha juga ditekan agar tidak menaikkan harga. Ini menciptakan tekanan ekonomi tersendiri,” ujarnya.
Namun pernyataan Apindo soal mendorong mahasiswa menjadi pengusaha menuai kritik tajam dari akademisi FISIP Undana, Ernestus Holivil.
Ernestus menilai narasi “semua harus jadi pengusaha” adalah penyederhanaan yang berbahaya di tengah krisis perlindungan pekerja.
“Saya tidak mengajar mahasiswa untuk sekadar menjadi pengusaha. Saya mengajar mereka untuk berpikir kritis. Indonesia bukan negara yang bisa dilihat semata dari logika kapital,” katanya.
Ia menyoroti model kerja digital seperti pengemudi ojek online yang bekerja siang malam, tetapi tetap tidak memiliki perlindungan ketenagakerjaan yang jelas.
“Orang bekerja tanpa batas waktu, tetapi negara seolah menutup mata. Ini bukan sekadar soal kerja, ini soal martabat manusia,” tegasnya.
Ernestus juga mengkritik praktik ketenagakerjaan sektor informal, termasuk pekerja warung yang kerap bekerja tanpa jaminan upah layak dan perlindungan.
Tak hanya itu, ia menyinggung minimnya akses tenaga kerja lokal terhadap lapangan pekerjaan, termasuk di kawasan wisata premium seperti Komodo.
“Negara sering bersembunyi di balik alasan skill dan kompetensi. Padahal masalah utamanya adalah kesempatan kerja. Kalau akses ditutup, bagaimana tenaga lokal bisa tumbuh?” katanya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam kebijakan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, mengingat banyak pekerja Indonesia masih rentan eksploitasi dan belum mendapat perlindungan yang layak. (Andra)
