BERITAOPINI.ID SURABAYA, JAWA TIMUR | Pemerintah Kota Surabaya memastikan pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dilakukan pada Juni 2026, atau paling lambat Juli 2026. Kebijakan ini telah disesuaikan dengan ketentuan dalam PP Nomor 9 Tahun 2026 dan kemampuan fiskal daerah.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan bahwa setelah melakukan evaluasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pemkot memutuskan untuk memberikan gaji ke-13 sebesar 100 persen kepada ASN. Keputusan tersebut diambil setelah melihat capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai cukup kuat untuk mendukung kebijakan tersebut.
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surabaya, komponen gaji ke-13 didasarkan pada penghasilan yang diterima ASN pada Mei 2026, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, serta tambahan penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain ASN dan PPPK penuh waktu, Pemkot Surabaya juga menyiapkan pemberian gaji ke-13 sebesar Rp2 juta bagi PPPK paruh waktu. Kebijakan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi seluruh pegawai dalam mendukung pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah.
Wali Kota Eri berharap tambahan penghasilan tersebut dapat dimanfaatkan secara bijak oleh para pegawai, terutama untuk kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru serta untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Secara administratif, saat ini Pemkot Surabaya telah menyelesaikan tahapan penatausahaan keuangan daerah dan memastikan proses pencairan dilakukan secara tertib, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
