BERITAOPINI.ID OKU, SUMSEL | Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu ke-76 tahun ini tidak disambut suka cita oleh DPC GMNI OKU. Justru sebaliknya. Melalui pernyataan sikapnya, GMNI menyebut HUT OKU sebagai “hari perayaan dosa” para pejabat terhadap rakyatnya.
“Setelah fenomena mega korupsi pokir yang melibatkan lembaga legislatif dan eksekutif, kami nyatakan ini peringatan keras. Bukan sekadar keluhan. Ini tanda batas kesabaran rakyat sudah habis,” tegas Bung Ando, Wakabid Organisasi DPC GMNI OKU, Senin (28/7/2026).
GMNI menyoroti penggunaan anggaran HUT OKU 2026 yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Berdasarkan data yang mereka himpun dari BPS OKU, LKPJ Pemda, dan DJPK Kemenkeu, rangkaian perayaan HUT OKU 2026 ditetapkan sebesar *Rp2,81 miliar*. Angka itu naik 9% dari tahun sebelumnya.
“Rp2,81 miliar itu cukup untuk berikan bantuan pangan lengkap untuk 19.500 warga miskin ekstrem selama setahun penuh. Cukup untuk perbaiki 224 KM jalan rusak. Cukup untuk bangun 19 unit SD layak pakai. Tapi kalian pilih bakar untuk kembang api yang menyala hitungan menit,” lanjut Bung Ando.
Data Kemiskinan dan Pelayanan Dasar Jadi Sorotan
GMNI membeberkan sederet persoalan dasar di OKU yang belum selesai:
1. Kemiskinan: Tingkat kemiskinan OKU 13,47%, masih jauh di atas rata-rata Sumsel 9,85%. Garis kemiskinan Rp581.702/bulan, padahal harga kebutuhan di pedalaman 22-32% lebih mahal.
2. Air Bersih: Akses air minum layak baru 57,2%. Di 21 OKU dan sekitarnya anjlok ke 27,8%. Warga masih minum air sungai/parit.
3. Infrastruktur: 224 KM jalan kabupaten rusak parah. Realisasi perbaikannya hanya 55,3% dari anggaran yang disetujui.
4. Pendidikan: Angka putus sekolah SMA/SMK 8,9%. 62% penyebabnya karena tidak mampu biaya. Masih ada 34 gedung SD tanpa sanitasi layak.
“Saat itu juga, ribuan warga minum air keruh, berjalan di lumpur bertahun-tahun, berobat tak punya biaya, dan anak-anak putus sekolah. Karena kalian lebih mementingkan gengsi daripada nyawa rakyat,” kecam GMNI.
Soal Prioritas Anggaran
Yang paling disorot adalah pola belanja Pemda. GMNI menyebut realisasi anggaran kesejahteraan rakyat dan pembangunan dasar hanya 60,2%.
Sebaliknya, belanja seremonial, rapat, dan perjalanan dinas tembus 95,1%. Pos belanja tak terduga juga melonjak 51% tanpa laporan pertanggungjawaban yang jelas.
“Ini bukan kesalahan hitung. Ini pilihan kalian: pesta di atas penderitaan,” tegas GMNI.
Tuntutan: Kembalikan Uang Rakyat atau Mundur
GMNI menilai tindakan tersebut melanggar Pasal 28H UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan uang rakyat harus untuk kesejahteraan rakyat. Juga bertentangan dengan Sila 3 dan 5 Pancasila.
“Kalian bukan pemimpin. Kalian penjajah baru yang pakai baju dinas dan nama ‘pemerintah’ untuk merampok kita dengan rapi,” tulis pernyataan sikap itu.
GMNI memberikan 2 pilihan kepada Bupati dan seluruh pemangku kebijakan:
Pertama, kembalikan uang rakyat untuk hajat hidup mereka.
Kedua, minggir dan serahkan urusan ini kepada orang yang punya hati nurani.
“Jangan berani sebut ini syukuran. Syukuran itu berbagi, bukan merampok. HUT OKU milik rakyat. Jangan pernah sentuh nama ini lagi dengan kelakuan busuk kalian,” tutup pernyataan tersebut.
