BERITAOPINI.ID NANGA BULIK, KALIMANTAN TENGAH | Antrean panjang kendaraan yang mengular di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, hingga kini belum menemui titik terang.
Antrean panjang pada Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax yang tak kunjung usai ini berdampak langsung pada melambungnya harga di tingkat pengecer, di mana Pertalite menembus Rp20.000 per liter dan Pertamax mencapai Rp25.000 per liter.
Kondisi yang berlarut-larut ini memicu pertanyaan kritis dari masyarakat terkait efektivitas tata kelola dan pengawasan BBM di daerah.
Isu makin memanas setelah terkonfirmasi bahwa adanya dugaan Wakil Bupati Lamandau, Abdul Hamid, menduduki posisi strategis sebagai Dewan Komisaris di salah satu SPBU wilayah tersebut.
“mengapa pembenahan antrean dan kepastian pasokan BBM justru terkesan lambat ditangani, padahal terdapat pejabat daerah yang berada langsung di dalam struktur manajemen pengelola SPBU.” Kata seseorang Warga Lamandau yang tidak mau disebutkan namanya, Rabu (19/08/2026).
Hadirnya figur pembuat kebijakan di dalam jajaran komisaris SPBU dinilai warga seharusnya menjadi nilai tambah untuk mempercepat penyelesaian sumbatan distribusi, mencegah praktik pelangsiran, serta menertibkan antrean yang mengganggu lalu lintas harian.
Ketiadaan solusi konkret hingga saat ini memicu keraguan publik akan komitmen manajemen SPBU dan pemerintah daerah dalam menuntaskan persoalan mendasar yang kian mencekik perekonomian masyarakat Lamandau.
