BERITAOPINI.ID PALI SUMSEL | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Menggelar Rapat III Paripurna Ke-4 Dalam rangka Pembahasan Laporan Keteranagan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun anggaran 2025 tentang penyampaian jawaban Bupati terhadap pemandangan umum anggota DPRD atas nama fraksi-fraksi Dewan. Senin 13 April 2026.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Firdaus Hasbullah, S.H, M.H di dampingi oleh H.Kristian, S.M dan dihadiri oleh 24 orang anggota DPRD Pali sedangkan dari pihak eksekutif (Pemerintah) hadir langsung Bupati Pali Asgianto, S.T beserta Forkompinda, Kepala Organisasi perangkat Daerah (OPD).
Dalam pidatonya, Bupati PALI, Asgianto, S.T., mengawali dengan permohonan maaf atas keterlambatan jadwal sidang dikarenakan agenda kuliah umum tenaga kesehatan yang berlangsung di waktu bersamaan. Memasuki substansi jawaban, Bupati menyoroti langkah strategis dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami terus mendorong kolaborasi melalui optimalisasi pajak daerah pada sektor potensial, seperti pariwisata melalui Festival Seni Bumiayu, pajak makan-minum, perhotelan, hingga sektor pertanian melalui Rumah Potong Hewan (RPH),” ujar Asgianto.
Bupati juga membanggakan prestasi Kabupaten PALI yang meraih Juara II tingkat Provinsi dalam program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Inovasi seperti pembayaran melalui QRIS Dinamis menjadi kunci dalam memperbaiki tata kelola perpajakan agar lebih akuntabel dan transparan.
Menanggapi pandangan Fraksi PAN dan Fraksi PDI Perjuangan, Bupati menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi belanja dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu prioritas fisik yang tengah dikejar adalah penyelesaian gedung RSUD Talang Ubi Haji Anwar Mail melalui dukungan dana pusat.
Sementara itu, menjawab kekhawatiran Fraksi Golkar mengenai serapan belanja yang terkesan rendah, Bupati memberikan klarifikasi teknis. Ia menjelaskan adanya penundaan pembayaran sebesar 5 persen (sekitar Rp55,07 miliar) kepada pihak ketiga sebagai langkah preventif.
“Ini inisiatif kami untuk mengantisipasi jika ada temuan hasil audit BPK. Kita tahan dulu hingga LHP BPK keluar. Kami ingin menciptakan pemerintahan yang tertib administrasi sesuai instruksi Kejaksaan dan BPK,” tegasnya.
Di hadapan anggota dewan, Bupati memaparkan data menggembirakan mengenai kondisi ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi PALI pada triwulan ketiga tercatat di angka 5,72%, melampaui angka nasional yang berada di level 5,1%.
“Pendapatan kita menunjukkan tren positif (YoY). Jika Januari 2025 berada di angka Rp4,9 miliar, pada Januari 2026 naik menjadi Rp6,8 miliar. Februari pun melonjak dari Rp24 miliar di tahun lalu menjadi Rp38 miliar di tahun 2026,” tambahnya dengan optimis.
Terkait masukan dari Fraksi Gabungan Bintang Nurani Umat mengenai hubungan eksekutif-legislatif dan isu infrastruktur, Bupati memastikan bahwa aspirasi pembangunan, termasuk perbaikan jalan dan gorong-gorong di Penukal Utara, terus dikawal.
“Untuk urusan kewenangan provinsi, kami sudah bersurat secara resmi. Jika tetap lambat, akan terus kita tindaklanjuti demi kepentingan masyarakat,” katanya. (Df/Adv)
