BERITAOPINI.ID SURABAYA, JAWA TIMUR| Pembentukan Dewan Advokat Nasional atau DAN dinilai menjadi kebutuhan mendesak guna mengakhiri perpecahan serta ketidakpastian hukum dalam dunia profesi penegak hukum. Pendapat itu disampaikan Dr. Moch. Gati SH C.TA MH selaku Kepala Kantor Hukum Sakty Law & Associates Surabaya, menanggapi dinamika organisasi yang berlangsung lebih dari satu dekade tanpa titik terang.
Menurut dia, pemisahan kelompok advokat yang terjadi selama ini sekilas tampak bagaikan dinamika demokrasi, tetapi kenyataannya menimbulkan kebingungan luas di masyarakat. Standar etik pun terindikasi menurun, sementara publik kerap salah langkah lantaran tidak tahu lembaga mana yang berwenang menangani masalah advokat tersebut.
Isu pokok bukanlah soal sistem tunggal atau jamak organisasi, melainkan ketiadaan wadah sah yang menjalankan delapan wewenang utama sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Lingkup tugas itu meliputi pendidikan ujian pengangkatan hingga pengawasan serta pemberhentian yang kini dijalankan beragam cara oleh masing-masing kelompok.
Akibat pemisahan kewenangan itu, muncul praktik yang disinyalir merugikan profesi yaitu memilih organisasi sekedar demi keuntungan pribadi bukan integritas. Fenomena tersebut membuat aturan main menjadi tidak seragam dan penegakan kode etik pun terasa lemah serta tidak konsisten.
Solusi yang ditawarkan adalah jalan tengah dimana keberagaman organisasi tetap diakui, namun kewenangan profesi terpusat pada satu otoritas tertinggi. Model itu menjamin kebebasan berserikat tetap terjaga, tetapi standar kerja dan etika berlaku sama bagi seluruh advokat di Indonesia.
Pada dasarnya aturan hukum yang ada sudah mengisyaratkan perlunya kesatuan sistem, namun perbedaan tafsir melahirkan kerumitan wewenang yang sulit dikendalikan. Jika dibiarkan terus, masyarakat pencari keadilan justru menjadi pihak paling dirugikan akibat ketidakpastian hukum tersebut.
Kekhawatiran akan munculnya monopoli kekuasaan bisa dijawab dengan memperkuat transparansi serta pengawasan terbuka dari berbagai unsur. Hal yang dibangun itu adalah otoritas yang bertanggung jawab, bukan kekuasaan mutlak yang tertutup dan bebas kendali.
Dewan Advokat Nasional hadir untuk mengisi kekosongan otoritas yang selama ini terjadi, bukan menggantikan atau membubarkan organisasi yang sudah ada. Lembaga itu berperan bagai arsitek sistem yang memastikan semua elemen bergerak dalam satu kerangka kerja yang sama dan sah.
Peran utama lembaga tersebut adalah menyatukan delapan kewenangan tadi menjadi satu sistem terpadu agar standar profesi jelas dan terukur. Dengan adanya wadah itu, setiap kebijakan maupun keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan mudah diawasi publik.
Supaya tidak berubah menjadi kekuasaan kaku, pengelolaan DAN harus dibuka bagi partisipasi seluruh elemen organisasi advokat yang ada. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab menjadi kunci agar lembaga itu tetap sehat dan berpihak pada kemaslahatan profesi.
Pada akhirnya pembentukan DAN bukanlah pilihan politik, melainkan kebutuhan sistemik demi memulihkan martabat profesi advokat. Langkah tersebut menjadi jalan keluar guna mengembalikan kepastian hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum tersebut.
Perdebatan soal jumlah organisasi sebaiknya diakhiri dan beralih fokus pada penyatuan kewenangan profesi yang utuh. Boleh banyak wadah berkumpul, tetapi aturan main dan kewajiban profesi harus berjalan satu nada di bawah payung hukum yang sama.
