BERITAOPINI.ID DKI, JAKARTA | Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan moratorium sementara terhadap pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh guna memastikan kualitas layanan, akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta kesiapan operasional sebelum dilakukan perluasan program. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak utuh mengenai kebijakan tersebut.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa moratorium bersifat sementara dan merupakan bagian dari proses penyempurnaan program agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Moratorium dilakukan untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar operasional, tata kelola, dan kualitas pelayanan. Ini adalah langkah evaluatif agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan semakin baik, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Nanik.
Pemerintah menegaskan bahwa selama proses evaluasi berlangsung, pelayanan kepada para penerima manfaat tetap menjadi prioritas. Penguatan sistem pengawasan, validasi data, peningkatan kapasitas pengelola, serta penyempurnaan mekanisme distribusi terus dilakukan agar implementasi program semakin efektif. Langkah tersebut juga bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan, menjaga kualitas makanan bergizi, serta memastikan setiap anggaran negara dimanfaatkan secara optimal.
Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Hariqo Wibawa Satria, menilai kebijakan moratorium merupakan bagian dari tata kelola yang baik dalam sebuah program berskala nasional. Menurutnya, evaluasi diperlukan agar perluasan program dilakukan berdasarkan kesiapan sumber daya, kualitas layanan, dan akuntabilitas pengelolaan.
“Program sebesar MBG memang harus dibangun di atas tata kelola yang kuat. Evaluasi dan moratorium sementara bukan berarti menghentikan program, melainkan memastikan setiap tahapan berjalan lebih berkualitas sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” Jelasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengingatkan pentingnya masyarakat memperoleh informasi yang benar terkait kebijakan pemerintah agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang menyesatkan.
“Di era digital, masyarakat perlu mencermati sumber informasi secara kritis. Kebijakan evaluasi pemerintah sebaiknya dipahami secara utuh sehingga tidak mudah dimanfaatkan untuk membangun provokasi maupun disinformasi yang dapat menimbulkan keresahan publik,” katanya.
Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung proses penyempurnaan Program Makan Bergizi Gratis dengan tetap mengedepankan informasi yang akurat dan bertanggung jawab.
