BERITAOPINI.ID JAKARTA | Ketua Umum Solidaritas ojol senusantara (SOS🆘) melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman, yang menyebut mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal sebagai pihak yang “sok paling Kemlu sedunia” karena mengkritisi kebijakan perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Menurut agungvj pernyataan Habiburokhman menunjukkan sikap yang tidak mencerminkan kualitas seorang anggota DPR RI yang seharusnya menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan budaya kritik dalam demokrasi.
“Jika seorang mantan diplomat senior yang memiliki pengalaman panjang di bidang hubungan internasional saja tidak boleh mengkritik kebijakan pemerintah, lalu siapa yang boleh? Demokrasi tidak dibangun dengan membungkam kritik, tetapi dengan menjawab kritik melalui argumentasi dan data,” tegas sikap sekjen Saham Lamganda Silalahi, S.H. dalam keterangan persnya, Selasa (2/6/2026).
menilai kritik yang disampaikan Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden merupakan bagian dari hak warga negara dan kontribusi pemikiran dari seorang tokoh yang memiliki rekam jejak panjang dalam diplomasi Indonesia. Dino diketahui pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat serta Wakil Menteri Luar Negeri RI.
Lebih lanjut, Agungvj menyebut Habiburokhman justru gagal menunjukkan kedewasaan politik dengan menyerang pribadi pengkritik dibanding menjawab substansi kritik yang disampaikan.
“Seorang anggota DPR seharusnya membiasakan diri menghadapi kritik. Yang dibutuhkan rakyat adalah penjelasan atas kebijakan pemerintah, bukan pelabelan atau serangan personal kepada pihak yang berbeda pendapat,” ujarnya.
Saham Lamganda Silalahi, S.H. menilai pernyataan Habiburokhman berpotensi menciptakan preseden buruk dalam kehidupan demokrasi karena seolah-olah mantan pejabat negara tidak boleh memberikan masukan kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Padahal, kritik dan evaluasi dari para mantan pejabat, akademisi, maupun masyarakat sipil merupakan bagian penting dari sistem checks and balances dalam negara demokrasi.
“Jika mentalitas antikritik seperti ini terus dipertahankan, maka Habiburokhman tidak pantas menjadi anggota DPR RI. DPR bukan lembaga untuk membela pemerintah secara membabi buta, melainkan lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan demi kepentingan rakyat,” kata Agungvj
Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi harus dijawab dengan diskusi terbuka dan argumentasi yang sehat, bukan dengan upaya mendiskreditkan pihak yang menyampaikan kritik. Menurut mantan Relawan Jokowi tersebut kualitas demokrasi Indonesia akan ditentukan oleh kemampuan para pejabat publik menerima dan merespons kritik secara dewasa serta bertanggung jawab.
