BERITAOPINI.ID SURABAYA, JAWA TIMUR | Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menguji coba aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, pada 12 Juni 2026. Surabaya menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota yang ditunjuk sebagai lokasi percontohan transformasi digital dalam sistem perlindungan sosial untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos).
Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menjelaskan bahwa aplikasi Perlinsos Digital memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat proses verifikasi dan penentuan kelayakan penerima bansos. Jika sebelumnya proses pengusulan bantuan dapat memakan waktu hingga tiga bulan karena melalui berbagai tahapan birokrasi, sistem baru ini mampu menyelesaikan analisis data dalam waktu sekitar 15–45 menit.
Menurut Kemensos, digitalisasi tersebut dilakukan untuk mengurangi subjektivitas dalam proses verifikasi serta memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Melalui integrasi data dan pemrosesan berbasis AI, keputusan terkait penerima bantuan dapat dilakukan secara lebih objektif, transparan, dan akurat.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, menyatakan bahwa digitalisasi bansos merupakan upaya perbaikan tata kelola layanan publik. Komdigi berperan mengintegrasikan data dari berbagai instansi, seperti Dukcapil, ATR/BPN, BPJS, Samsat, dan Korlantas Polri untuk mendukung proses verifikasi penerima bantuan.
Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial telah menyiapkan lebih dari 12.000 agen pendamping yang bertugas membantu masyarakat mengakses aplikasi Perlinsos Digital. Sebelum diterapkan di Kelurahan Pakis, kegiatan uji coba dan bimbingan teknis juga telah dilaksanakan di Kelurahan Ketabang dan Kelurahan Genteng.
Aplikasi Perlinsos Digital terhubung dengan berbagai basis data nasional, termasuk P3KE, BPN, Korlantas Polri, dan PLN sehingga verifikasi dapat dilakukan secara cepat tanpa survei manual yang panjang. Kemensos menargetkan tahapan sosialisasi dan uji coba selesai pada 2026 agar sistem ini dapat diterapkan secara nasional mulai tahun 2027.
