BERITAOPINI.ID PAPUA PEGUNUNGAN, JAYAWIJAYA |Pemerintah mengimbau masyarakat Papua Pegunungan tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan masuknya kepentingan lain yang dapat menunggangi aksi penolakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aspirasi mengenai pendidikan dan pelaksanaan MBG tetap dihormati sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat, namun masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memperkeruh situasi.
Rencana aksi penolakan MBG di Jayawijaya pada 23 September 2026 diketahui dilakukan Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) dengan tuntutan utama terkait pendidikan gratis dan evaluasi terhadap program MBG. Diharapkan aksi tersebut dilaporkan berlangsung aman dan tertib dengan pengawalan aparat secara persuasif.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan MBG agar program semakin tepat sasaran. Pemerintah juga membuka ruang evaluasi terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah, termasuk wilayah dengan tantangan geografis dan karakteristik masyarakat yang berbeda.
Di tengah penyampaian aspirasi tersebut, masyarakat perlu mencermati informasi mengenai pihak-pihak yang berada di balik suatu aksi secara objektif. Jangan sampai aspirasi pelajar dan masyarakat justru dimanfaatkan oleh kelompok atau kepentingan tertentu untuk membangun narasi yang lebih luas dan tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan penerima manfaat.
Kepala Operasi Polres Jayawijaya, Edy Tohir Sabara menyampaikan bahwa kepolisian mengedepankan pendekatan pelayanan selama aksi berlangsung.
“Semua ini kita upayakan berlangsung aman jika ada aksi-aksi dari elemen mahasiswa ataupun masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah memastikan kritik terhadap MBG tetap dapat disampaikan secara terbuka. Namun, kritik tersebut perlu dibedakan dari informasi provokatif, hoaks, maupun upaya membawa isu lain yang berpotensi meningkatkan ketegangan sosial.
Pelaksanaan MBG juga terus diperbaiki melalui penguatan standar keamanan pangan, evaluasi SPPG, serta penyesuaian mekanisme distribusi untuk wilayah dengan kondisi geografis khusus. Dengan demikian, adanya kritik atau aspirasi di suatu daerah tidak serta-merta berarti program nasional tersebut harus dihentikan secara keseluruhan.
Masyarakat Papua Pegunungan diharapkan tetap menjaga ketertiban dan tidak mudah terpengaruh ajakan yang dapat memecah persatuan. Pemerintah membuka ruang dialog bersama pelajar, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membahas kebutuhan pendidikan sekaligus memperbaiki pelaksanaan MBG.
Pemerintah menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan didengar, sementara setiap upaya provokasi atau pemanfaatan aksi untuk kepentingan lain perlu diwaspadai bersama. Pendekatan dialog dan keterbukaan diharapkan memastikan persoalan dapat diselesaikan secara damai tanpa mengganggu kepentingan anak-anak Papua untuk memperoleh pendidikan dan pemenuhan gizi.
