BERITAOPINI.ID PALI, SUMSEL | Dugaan keracunan yang dialami 16 orang karyawan PT Laras Karya Kahuripan hingga harus mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, menjadi persoalan serius yang patut mendapatkan perhatian publik dan pemerintah.
Peristiwa tersebut bukan sekadar insiden kesehatan yang dapat diselesaikan melalui penanganan medis sesaat. Lebih dari itu, kejadian ini harus ditempatkan sebagai persoalan perlindungan tenaga kerja, tanggung jawab korporasi, serta efektivitas penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaan.
Menanggapi peristiwa tersebut, Koordinator Front Perlawanan Rakyat (FPR) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Edo Saputra, menegaskan bahwa keselamatan pekerja merupakan hak fundamental yang tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan produksi maupun keuntungan perusahaan.
Menurut Edo, apabila benar terdapat 16 pekerja yang mengalami dugaan keracunan dalam satu peristiwa, maka kondisi tersebut harus menjadi alarm serius bagi manajemen perusahaan dan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan ketenagakerjaan.
“Ini bukan persoalan sederhana. Ketika 16 orang pekerja diduga mengalami keracunan dalam satu lingkungan perusahaan, maka publik berhak mempertanyakan bagaimana sistem keselamatan dan kesehatan kerja dijalankan. Kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan penyebabnya, tetapi perusahaan wajib memberikan penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Edo.
Ia menilai, kejadian tersebut harus diikuti dengan investigasi menyeluruh untuk mengidentifikasi sumber dugaan paparan, kronologi kejadian, kondisi lingkungan kerja, serta kemungkinan adanya faktor kelalaian dalam penerapan standar K3.
Edo juga menyoroti informasi mengenai para pekerja yang disebut telah dipulangkan dari rumah sakit sekitar pukul 19.00 WIB setelah mendapatkan penanganan medis sejak pukul 15.00 WIB.
Menurutnya, keputusan medis terkait pemulangan pasien sepenuhnya merupakan kewenangan tenaga kesehatan. Namun, hal tersebut tidak serta-merta menghapus tanggung jawab perusahaan untuk memastikan keselamatan pekerja setelah kejadian, termasuk pemantauan kondisi kesehatan dan pencegahan paparan lanjutan.
“Jangan sampai persoalan dianggap selesai hanya karena para pekerja sudah keluar dari rumah sakit. Kita harus memastikan apakah seluruh pekerja benar-benar pulih, apakah mereka telah dinyatakan layak kembali bekerja, dan apakah sumber yang diduga menyebabkan gangguan kesehatan tersebut sudah diidentifikasi serta diamankan,” ujarnya.
Korporasi Harus Bertanggung Jawab, Negara Tidak Boleh Absen
Lebih lanjut, Edo menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh memandang tenaga kerja semata-mata sebagai instrumen untuk mencapai target produksi. Pekerja adalah manusia yang memiliki hak atas keselamatan, kesehatan, martabat, dan perlindungan hukum.
Dalam perspektif hubungan industrial yang berkeadilan, produktivitas perusahaan harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak-hak pekerja. Keuntungan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan standar keselamatan kerja.
Karena itu, FPR PALI mendesak manajemen PT Laras Karya Kahuripan untuk menyampaikan penjelasan resmi mengenai kronologi kejadian, dugaan penyebab keracunan, langkah penanganan terhadap para pekerja, serta evaluasi sistem keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan.
FPR PALI juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan instansi pengawas ketenagakerjaan yang berwenang untuk segera melakukan pemeriksaan lapangan secara objektif, profesional, dan independen.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau kelalaian dalam penerapan ketentuan K3, maka harus dilakukan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Negara tidak boleh hadir hanya setelah pekerja menjadi korban. Fungsi pengawasan pemerintah justru harus memastikan bahwa setiap perusahaan menjalankan kewajibannya sebelum terjadi kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Jangan sampai pengawasan hanya bersifat administratif, sementara keselamatan manusia luput dari perhatian,” ungkapnya.
FPR PALI Siapkan Langkah Advokasi
Edo menambahkan, FPR PALI akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut dan mendorong adanya keterbukaan informasi dari seluruh pihak terkait.
Baginya, persoalan ini bukan tentang membangun opini untuk menyudutkan perusahaan, melainkan memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran mendapatkan pemeriksaan yang objektif dan setiap pekerja memperoleh hak perlindungan sebagaimana mestinya.
Apabila tidak terdapat penjelasan yang memadai dari pihak perusahaan maupun langkah konkret dari instansi berwenang, FPR PALI mempertimbangkan untuk menempuh langkah advokasi, termasuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan lembaga pengawas terkait.
“Kami tidak ingin membangun tuduhan tanpa dasar. Namun, kami juga tidak akan membiarkan persoalan yang menyangkut keselamatan belasan pekerja berlalu tanpa kejelasan. Harus ada investigasi, transparansi, dan pertanggungjawaban. Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Ia menutup dengan mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan sebuah perusahaan tidak semata-mata dilihat dari besarnya produksi, nilai investasi, atau keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuannya menjamin keselamatan dan kesejahteraan orang-orang yang bekerja di dalamnya.
“Jangan pernah menempatkan nyawa manusia di bawah kepentingan bisnis. Sebab, perusahaan boleh mengejar keuntungan, tetapi keselamatan pekerja adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Pekerja bukan mesin produksi, mereka manusia yang memiliki hak untuk bekerja secara aman, sehat, dan bermartabat.”
