BERITAOPINI.ID HUMBAHAS, SUMUT | Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan lakukan penggeledahan dalam dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMA Negeri 1 Paranginan (10/11/2026).
Kegiatan penggeledahan ini dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Jhon Merdiosman Purba, S.H., M.H., bersama Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi terkait penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2024 SMA Negeri 1 Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan.
Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan melalui Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Van Barata Semenguk, S.H., M.H menjelaskan bahwa penggeledahan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Nomor: PRINT-05 L.2.31/Fd.2/11/2026 tanggal 09 November 2026 dan penetapan izin Penggeledahan dari Pengadilan Negeri Tarutung No. 67/PenPid.B-GLD/2026/PN Trt tanggal 09 November 2026.
“Dalam kegiatan tersebut, Tim Penyidik melakukan pemeriksaan dan pencarian terhadap sejumlah dokumen serta barang yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)” ucap Van Barata.
Van Barata menjelaskan bahwa penanganan perkara ini diawali dari penyelidikan yang dilaksanakan oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, yang selanjutnya dilimpahkan kepada Bidang Tindak Pidana Khusus untuk mengungkap dugaan penyimpangan pengelolaan dana BOSP serta
memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Dari hasil penggeledahan, ditemukan dan diamankan sejumlah dokumen serta barang bukti yang selanjutnya akan diteliti dan dianalisis untuk kepentingan proses penyidikan dan dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan”, ucapnya.
Dalam hal ini, Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Donald T.J. Situmorang, S.H., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam melaksanakan penegakan hukum secara profesional, objektif, dan akuntabel. Setiap tahapan penanganan perkara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Donal juga mengungkapkan bahwa Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan akan terus mengoptimalkan proses penyidikan guna membuat terang dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang bersumber dari keuangan negara.
