BERITAOPINI.ID BATANG, JAWA TENGAH | Pemerintah Kabupaten Batang menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6 persen pada 2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Semester I 2025–2026 di Aula Bupati Batang, Rabu (11/11/2026).
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Batang saat ini mencapai 7,68 persen atau sekitar 61,27 ribu jiwa, dengan garis kemiskinan sebesar Rp492.182 per kapita per bulan dan rasio Gini 0,323. Menurutnya, pengentasan kemiskinan perlu dilakukan dengan mengatasi akar persoalan, terutama keterbatasan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi.
“Saya yakin orang akan tetap miskin jika masyarakat tersebut tidak memiliki lima legal akses,” tegas Faiz.
Faiz menjelaskan, lima akses yang dimaksud meliputi kepemilikan tanah, pendidikan, permodalan, teknologi, dan pasar. Salah satu perhatian utamanya adalah sektor pendidikan, mengingat keterbatasan akses belajar dapat menjadi faktor yang menyebabkan kemiskinan berlangsung antargenerasi. Untuk itu, Pemkab Batang mengupayakan berbagai program, mulai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), seragam sekolah gratis, hingga Program Paket C gratis.
“Tugas Dinas Pendidikan harus memastikan seluruh anak di Kabupaten Batang yang berusia sekolah harus sekolah,” ujarnya.
Selain meminta pemerintah desa hingga RT dan RW aktif mendata anak usia sekolah yang belum mendapatkan pendidikan, Faiz juga menyampaikan rencana pembangunan Sekolah Rakyat dengan kuota sekitar 2.000 hingga 2.500. Di sektor ekonomi, pihaknya mendorong penguatan akses permodalan melalui program Mekar yang diharapkan dapat menjadi langkah awal masyarakat untuk mengembangkan usaha sebelum meningkat ke Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pembiayaan usaha lainnya.
“Percuma jika kita menyediakan program seperti pasar murah tapi masyarakat tidak punya modal, maka tidak akan ada peningkatan kesejahteraan di masyarakat,” katanya.
Faiz juga menekankan pentingnya akses teknologi dan pasar, khususnya dengan menghubungkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke dalam rantai pasok industri. Menurutnya, keberadaan kawasan industri di Kabupaten Batang diharapkan tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga memberikan peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat. Ia turut mengajak seluruh pihak memberikan bantuan yang berkelanjutan agar masyarakat dapat meningkatkan kemandirian ekonominya.
Sementara itu, Wakil Bupati Batang Suyono menyampaikan bahwa angka kemiskinan sebesar 7,68 persen menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan tidak berpuas diri. Penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, harus menjadi tanggung jawab bersama melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, pemerintah desa, dan masyarakat.
“Angka kemiskinan di Kabupaten Batang saat ini 7,68 persen. Artinya sudah cukup kecil dan dari tahun ke tahun selalu turun. Itu karena kerja keras kita yang tidak pernah berhenti. Namun, kita tidak boleh merasa lelah karena ini tanggung jawab bersama,” jelas Suyono.
Lebih lanjut, Suyono mendorong keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR). Ia juga meminta pemerintah desa melakukan pendataan masyarakat kurang mampu secara objektif serta menginstruksikan Dinas Ketenagakerjaan untuk membantu lulusan SMA dan SMK dari keluarga miskin memperoleh akses pekerjaan di kawasan industri. Selain itu, perangkat daerah terkait diminta lebih responsif dalam menangani rumah warga yang rusak berat atau tidak layak huni.
“Kalau ada warga tidak mampu, tetapi anaknya sudah lulus SMA atau SMK, tolong didata. Bantu agar mereka mendapatkan pekerjaan sehingga bisa mengubah kehidupan keluarganya dari tidak mampu menjadi lebih sejahtera,” ungkapnya.
Pemkab Batang berharap penanggulangan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Kolaborasi berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan sekaligus mewujudkan target 6 persen pada 2029.
