By admin 
BERITAOPINI.ID BREBES JATENG | Wacana Kepala Daerah dipilih oleh DPRD Jelas mengundang beragam reaksi, khususnya kami di kalangan Mahasiswa, yang berpikir bahwasannya akan banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan apabila wacana ini diresmikan ataupun diberlakukan. (20-12-2024)
Urip Purnama Ketua BEM Universitas Peradaban Tegas tidak sepakat dengan wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. “Kita itu adalah negara demokrasi, artinya kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, Kita tidak ingin demokrasi Indonesia semakin menurun.”
Bangsa Indonesia adalah negara demokrasi yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi dengan cara memperhatikan partisipasi politik dari masyarakat. Artinya, kepala daerah ini nanti akan bertugas untuk rakyat, untuk warga masyarakat yang ada di daerah tersebut, bukan hanya untuk DPRD saja. Urip menambahkan “Tidak ingin negara yang menganut demokrasi disebut sebagai negara oligarki.”
Pemerintah berpendapat bahwa usulan pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan untuk lebih meningkatkan efisiensi dari penggunaan anggaran pemilu, akan tetapi menurut Urip tidak masalah biaya pilkada ini mahal asalkan kita tetap menjalankan demokrasi sesuai dengan prosedur yang berlaku daripada kita harus melaksanakan pemilihan kepala daerah namun hasilnya akan lebih mengecewakan.
Urip menjelaskan bahwa Mahasiswa sudah mengetahui mengenai hal ini dan kami siap untuk mengawal isu ini supaya rencana dari pemilihan kepala derah di pilih oleh DPRD ini tidak terjadi. “Kami akan betul-betul mengawal isu ini supaya kita bisa menciptakan demokrasi yang berkualitas di Indonesia”. Urip juga menyarankan kepada Pemerintah untuk lebih teliti, lebih jeli dan lebih mempertimbangkan mengenai kebijakan-kebijakan ataupun usulan-usulan yang dibuat. Jangan sampai usulan ataupun ide yang dibuat itu menuai kontroversi di masyarakat. Pemerintah bisa menjujung tinggi nilai-nilai demokrasi untuk dapat mencapai target Indonesia Emas di tahun 2045.
“Harapan kami bahwa wacana ini segera dihapuskan dan pemilihan kepala daerah itu tetap bisa dilaksanakan secara langsung, bisa dipilih oleh masyarakat secara langsung, bukan dari DPRD saja supaya kita sebagai warga masyarakat khususnya di daerah bisa memiliki pemimpin yang sesuai dengan keinginan dan juga sesuai dengan harapan kita, Bukan harapan dari segilindir orang saja.” (DwiK)