BERITAOPINI.ID BANYU ASIN, SUMSEL | Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter memicu kekhawatiran serius di Kabupaten Banyuasin. 10/06/2026
Persatuan Mahasiswa
Banyuasin (PMB) menilai kebijakan ini akan memicu krisis persediaan Pertalite dan memperpanjang antrian di SPBU, terutama di jalur Lintas Sumatera yang kondisinya sudah mengkhawatirkan.
Pertamina resmi menyesuaikan harga BBM non subsidi mulai Rabu, 10 Juni 2026 pukul 00.00 WIB. Pertamax RON 92 naik Rp3.950 atau 32,11%, sementara Pertamax Green RON 95 naik menjadi Rp17.000. Di sisi lain, Pertalite RON 90 tetap Rp10.000.
Ketua Persatuan Mahasiswa Banyuasin, Irfansyah, menyatakan kenaikan ekstrem ini akan memaksa konsumen Pertamax pindah ke Pertalite. _“Selisihnya sudah Rp6.250 per liter. Warga Banyuasin yang selama ini pakai Pertamax pasti beralih ke Pertalite. Akibatnya, SPBU akan diserbu. Stok Pertalite bisa krisis, antrian makin panjang. Ini bahaya untuk daerah kami yang dilintasi Jalur Lintas Sumatera. Kondisi jalan sudah mengkhawatirkan, ditambah antrian BBM, ekonomi rakyat bisa lumpuh,”_ tegas Irfansyah.
PMB juga menyoroti arah kebijakan Presiden yang dinilai tidak menyentuh akar masalah rakyat. Menurut Irfansyah, pemerintah lebih condong ke program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih yang justru dianggap sebagai “lahan basah korupsi”. _“Rakyat butuh harga BBM terjangkau, bukan proyek mercusuar yang rawan diselewengkan. MBG dan Koperasi Merah Putih sampai hari ini belum jelas manfaatnya buat warga Banyuasin. Yang ada malah harga kebutuhan pokok naik karena dampak kenaikan BBM. Ini yang bikin krisis kepercayaan terhadap Presiden makin dalam,”_ lanjutnya.
Alasan penyesuaian harga versi Pertamina mencakup kenaikan harga minyak mentah dunia, pelemahan rupiah terhadap dolar AS, dan penyesuaian formula harga BBM non subsidi. Namun bagi PMB, alasan tersebut tidak menjawab keresahan di lapangan. _“Biaya operasional kendaraan dan logistik pasti naik signifikan. Ujungnya harga barang ikut naik. Rakyat kecil yang jadi korban,”_ kata Irfansyah.
PMB mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi total kebijakan energi dan menghentikan program yang dinilai tidak prioritas. _“Jangan sampai Banyuasin jadi contoh krisis BBM karena kebijakan yang ugal-ugalan. Kalau antrian Pertalite sudah mengular di Lintas Sumatera, distribusi barang terganggu, inflasi meledak, siapa yang tanggung jawab? Jangan korbankan rakyat demi proyek yang jadi bancakan,”_ tutup Irfansyah.
