BERITAOPINI.ID SURABAYA, JAWA TIMUR | Koalisi masyarakat sipil di Surabaya dijadwalkan menggelar demonstrasi bertajuk “Rakyat Surabaya Menggugat” pada Senin (15/6) di depan Gedung Grahadi, yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk respons terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat serta memunculkan kembali praktik militerisme dalam ranah sipil.
Koordinator Lapangan Aksi Kamisan Surabaya, Muhammad Ikhsan Aditya, menyampaikan bahwa terdapat tiga tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi tersebut, yaitu pencabutan revisi Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang TNI Tahun 2025, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang dianggap membebani anggaran negara, serta penurunan harga bahan bakar minyak dan penguatan nilai tukar rupiah. Selain itu, massa aksi juga menuntut penghentian eksploitasi sumber daya alam yang dinilai merugikan lingkungan dan masyarakat lokal.
Pemilihan Gedung Grahadi sebagai lokasi aksi tidak hanya karena statusnya sebagai pusat pemerintahan daerah, tetapi juga karena letaknya yang berada di jalur strategis dan dilintasi banyak masyarakat setiap harinya. “Ini jalan rakyat. Di sini, sejarah dan kehidupan berbaur. Kami ingin aspirasi kami didengar bukan hanya oleh pejabat, tapi oleh seluruh warga Surabaya yang lewat,” ujar Ikhsan.
Aksi tersebut terbuka bagi berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, pekerja, hingga aktivis sipil. Ikhsan menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar bentuk protes sesaat, melainkan diharapkan menjadi pemicu munculnya gerakan yang lebih luas pada masa mendatang. Di sisi lain, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Timur juga berencana menggelar aksi tersendiri pada Rabu (17/6). Koordinator Wilayah BEM SI Jawa Timur, Muhammad Aqomaddin, menyatakan bahwa lokasi aksi masih dalam tahap pembahasan, namun telah disepakati lima tuntutan utama yang meliputi pencabutan UU Polri dan UU TNI, penghentian program MBG dan KDMP, penurunan harga BBM, penolakan terhadap militerisme, serta penguatan nilai rupiah.
Untuk mempersiapkan aksi tersebut, BEM SI Jawa Timur akan melaksanakan konsolidasi terakhir pada Selasa (16/6) atau sehari sebelum pelaksanaan. Demonstrasi itu diperkirakan akan melibatkan ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur. Sebelumnya, aksi serupa juga telah berlangsung di sejumlah kota seperti Jakarta, Solo, Bandung, dan Yogyakarta, yang menunjukkan adanya konsolidasi gerakan secara nasional terkait isu keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dengan rencana dua aksi yang berlangsung dalam satu pekan, Surabaya dipandang sebagai salah satu pusat pergerakan sipil yang semakin mendapat perhatian.
