BERITAOPINI.ID SURABAYA, JAWA TIMUR | Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya (ABS) menggelar aksi unjuk rasa dengan melakukan long march menuju Gedung Grahadi, Surabaya, pada Rabu (17/6/2026). Massa aksi mulai berkumpul di kawasan Kebun Binatang Surabaya (KBS) sejak siang hari sebelum bergerak menuju pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur.
Peserta aksi berasal dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya, di antaranya Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Telkom University, Universitas Bhayangkara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan Universitas Negeri Surabaya. Dengan mengenakan almamater kampus masing-masing serta membawa bendera organisasi mahasiswa, mereka menyuarakan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.
Aksi tersebut sempat menyebabkan kepadatan lalu lintas di beberapa ruas jalan, khususnya di sekitar simpang Jalan Darmo dan Jalan Diponegoro. Aparat kepolisian yang berjaga di lokasi melakukan pengaturan arus kendaraan guna mengurangi kemacetan dan memastikan jalannya aksi tetap kondusif.
Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya, Nasrawi Ibnu Dahlan, menyampaikan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak langsung pada kehidupan rakyat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain penurunan harga BBM, stabilisasi nilai tukar rupiah, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, penolakan terhadap potensi kembalinya praktik militerisme melalui UU TNI dan UU Polri, perlindungan lingkungan hidup, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil.
Aliansi BEM Surabaya menegaskan bahwa aksi ini menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah agar lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, menjunjung prinsip demokrasi, serta menjalankan pemerintahan secara transparan dan berkeadilan. Massa aksi juga diimbau untuk menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung serta menghindari segala bentuk provokasi yang berpotensi mengganggu jalannya demonstrasi.
