BERITAOPINI.ID NAGAN RAYA, ACEH | Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nagan Raya (IPELMANAR) Meulaboh mempertanyakan legalitas serta kejelasan kepemilikan perusahaan yang beroperasi di Gampong Lhok, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Pertanyaan tersebut disampaikan Ketua Umum IPELMANAR-Meulaboh, Abdul Rani, sebagai bentuk dorongan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya agar melakukan penelusuran dan evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan perusahaan dimaksud, sehingga setiap aktivitas investasi yang masuk ke daerah benar-benar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Abdul Rani, hingga saat ini masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan penjelasan dari pihak-pihak yang berwenang, khususnya mengenai status legalitas perusahaan, kepemilikan perusahaan, serta proses perizinan yang menjadi dasar operasional perusahaan di Gampong Lhok. Kejelasan atas aspek-aspek tersebut dinilai penting sebagai wujud transparansi sekaligus untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, IPELMANAR-Meulaboh juga mempertanyakan kesesuaian proses pendirian perusahaan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku pada saat pembangunan perusahaan dimulai. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kawasan tersebut sebelumnya merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai wilayah pariwisata, kemudian berubah menjadi kawasan industri melalui revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang objektif untuk memastikan bahwa perubahan tata ruang dilakukan sesuai mekanisme hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
IPELMANAR-Meulaboh juga meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai pemenuhan kewajiban perusahaan di bidang lingkungan hidup, khususnya terkait dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Sebagai instrumen penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keberadaan AMDAL harus dipastikan telah dipenuhi sebelum kegiatan usaha dilaksanakan. Oleh sebab itu, pemerintah bersama instansi yang berwenang diharapkan melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen perizinan lingkungan guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan.
Di samping aspek legalitas dan perizinan, IPELMANAR-Meulaboh juga menyoroti sejauh mana keberadaan perusahaan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan informasi yang diterima, sejumlah pekerjaan perusahaan diduga lebih banyak melibatkan vendor dari luar daerah dibandingkan pelaku usaha lokal. Apabila informasi tersebut benar, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi karena investasi pada prinsipnya diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata melalui pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Lebih lanjut, IPELMANAR-Meulaboh turut menyoroti kondisi perusahaan yang saat ini dikabarkan tidak lagi beroperasi sehingga aktivitasnya terhenti. Keadaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepastian status perusahaan, tanggung jawab pemilik perusahaan terhadap kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan, serta efektivitas pengawasan pemerintah daerah terhadap investasi yang masuk ke Kabupaten Nagan Raya.
“IPELMANAR-Meulaboh meminta Pemerintah Kabupaten Nagan Raya membuka informasi secara transparan mengenai legalitas perusahaan, kepemilikan perusahaan, proses perizinan, kesesuaian tata ruang, serta pemenuhan kewajiban lingkungan hidup. Seluruh aspek tersebut perlu ditelusuri dan dievaluasi secara objektif agar masyarakat memperoleh kepastian hukum serta menghindari munculnya berbagai spekulasi di tengah publik. Investasi memang diperlukan untuk mendorong pembangunan daerah, namun setiap investasi juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat,” tegas Abdul Rani.
Ia menambahkan, apabila hasil penelusuran dan evaluasi nantinya menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemerintah perlu mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya. Penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa setiap investasi yang masuk ke Kabupaten Nagan Raya benar-benar memberikan manfaat bagi daerah tanpa menimbulkan persoalan hukum maupun dampak lingkungan di kemudian hari.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Setiap investasi yang masuk ke Kabupaten Nagan Raya harus memiliki dasar hukum yang jelas, dikelola secara transparan, memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan daerah. Apabila terdapat perusahaan yang didirikan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku, mengabaikan tata ruang, merusak kawasan, dan pada akhirnya terbengkalai, maka kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius serta dievaluasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Abdul Rani.
