BERITAOPINI.ID DKI JAKARTA | Pemerintah terus melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, serta tata kelola program berjalan sesuai standar. Penutupan sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi ketentuan operasional, disertai pemberhentian pegawai Badan Gizi Nasional (BGN) yang terbukti melakukan pelanggaran, menjadi langkah tegas pemerintah dalam memperkuat akuntabilitas dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap salah satu program prioritas nasional.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa pembenahan tata kelola menjadi fokus utama setelah dirinya menerima amanah memimpin BGN. Menurutnya, seluruh jajaran diminta terbuka terhadap berbagai persoalan yang muncul serta berkomitmen melakukan perbaikan secara menyeluruh agar Program MBG tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi prioritas pemerintah. Karena itu, kami akan membenahi tata kelola, memperkuat pengawasan, dan memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ujar Sudaryono.
Pemerintah bersama BGN saat ini memperkuat sistem pengawasan terhadap seluruh SPPG melalui audit operasional, evaluasi mitra penyedia layanan, peningkatan standar keamanan pangan, serta penyempurnaan mekanisme pelaporan masyarakat. Setiap dugaan penyimpangan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum agar kualitas pelayanan kepada penerima manfaat tetap terjaga. Evaluasi juga diarahkan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif serta seluruh proses distribusi makanan memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai evaluasi dan penegakan disiplin merupakan bagian penting dari tata kelola program berskala nasional. Menurutnya, langkah korektif yang dilakukan pemerintah justru menjadi sinyal positif bahwa pengawasan terhadap program terus berjalan.
“Program dengan cakupan besar memang membutuhkan pengawasan yang kuat. Evaluasi yang disertai tindakan korektif merupakan langkah penting untuk menjaga kredibilitas program sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar diterima masyarakat,” ujarnya
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Prof. Eko Prasojo, mengatakan bahwa keberhasilan program nasional sangat bergantung pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Ia menilai ketegasan pemerintah dalam menindak pelanggaran merupakan bentuk komitmen menjaga kualitas pelayanan publik.
“Setiap program pemerintah harus dikelola dengan prinsip good governance. Penindakan terhadap pelanggaran bukan semata-mata bentuk sanksi, melainkan upaya menjaga integritas program agar tujuan utamanya tetap tercapai dan kepercayaan masyarakat terus terpelihara,” katanya.
Melalui penguatan tata kelola, peningkatan pengawasan, penegakan disiplin, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, pemerintah optimistis Program MBG akan semakin berkualitas dalam meningkatkan status gizi anak Indonesia sekaligus mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
